Negara Hukum Bagi Koruptor, Bak Sinetron

Bahkan jika pun mendapat vonis penjara, para koruptor itu memiliki penjara yang lebih mewah daripada pencuri singkong atau ayam. Maka, logika ini sangatlah tak bisa diterima, ketika koruptor bisa dimaafkan asal mengembalikan hasil korupsi untuk asset recovery (pemulihan kerugian negara), padahal tidak melalui amnesti saja koruptor sebagaimana narapidana kasus lainnya selalu mendapatkan remisi, pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum pada saat peringatan HUT RI dan hari raya lainnya.

Amnesti diberikan kepada para koruptor, padahal tindak korupsi adalah extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Korupsi adalah tindak kejahatan yang sangat memengaruhi sendi-sendi kehidupan suatu negara dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan korupsi sungguh luar biasa karena menyangkut perekonomian negara dan masyarakat. Sungguh cara pandang yang kelewat batas rasa keadilan bahkan kemanusiaan.

Namun inilah kenyataan pahit yang harus kita telan ketika hidup dalam aturan sistem Kapitalisme Demokrasi. Sistem yang asasnya sekuler, memisahkan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum kemudian diambil dari kesepakatan manusia. Ironinya, siapa berkuasa dan bermodal besar dialah penguasa hakiki. Tak ada keadilan. Negara pun hilang kedaulatannya.

Demokrasi sendiri tak lepas dari politik uang, pemimpin yang menang dan wajahnya terpampang hari ini, terpilih bukan semata karena nama atau kapasitas kenegarawannya, tapi lebih karena “uang” nya dan jaringan pendukungnya. Maka tak heran jika setiap kebijakan yang muncul sama saja dengan sebelumnya, masalah rakyat tetap ada karena memang bukan menjadi prioritas.

Politik yang telah menjadikan para pemimpin ini disibukkan dengan pengembalian modal, hingga korupsi menjadi budaya ketika upaya pengembalian modal  mengalami hambatan. Mental pemimpin yang mengiba suara rakyat, jauh dari jujur apalagi takwa. Padahal, perilaku zalim sangat dekat dengan ketidak takwaan. Namun, lagi-lagi karena asas sistem ini sekuler. Agama hanya teronggok di sajadah ketika ibadah, bukan dibawa saat beraktifitas di luar itu. Politik seolah terdefinisikan kotor, padahal Islam pun mengenal politik.

Beban APBN memang sangat berat, demikian juga dengan tanggungan utang negara sehingga negara butuh tambahan dana segar, namun memberi maaf koruptor dengan pengembalian harta ke negara adalah logika sesat. Bahkan cenderung berbahaya. Dimana pengaruh hukum sementara Indonesia seringkali menisbatkan diri sebagai negara hukum?

Kita harus menyadari dengan seutuhnya bahwa pemberantasan korupsi memang sulit dan berat, bahkan mustahil diselenggarakan di dalam sistem sekuler liberal kapitalisme. Jika memang penguasa tulus memberantas korupsi, semestinya penguasa juga mengganti paradigma mengenai korupsi sehingga korupsi dipahami sebagai tindakan yang haram dilakukan. Inilah yang dimaksud politik dalam Islam, yaitu mengurusi urusan umat dengan syariat Islam.

Islam Saja Sempurna Berantas Korupsi

Dalam fikih Islam, tindakan korupsi dekat dengan makna penggelapan atau penyelewengan uang negara dan dapat dikategorikan perbuatan khianat, orangnya disebut khaa’in (Abdurrahman al-Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31). Istilah yang juga masuk dalam kategori korupsi adalah suap-menyuap atau disebut dengan risywah (rasuah). Bentuk lain korupsi adalah project fee karena terkategori hadiah atau hibah yang tidak sah. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Syakshiyyah Islamiyyah Jilid 2 menyampaikan bahwa setiap orang yang memiliki otoritas memenuhi kepentingan masyarakat (penguasa atau pejabat negara) maka harta yang diambilnya untuk menjalankan tugas tersebut adalah suap, bukan upah.