Al-Qur’an Sebagai Pedoman Hidup, Tak Cukup Seremonial

Semua ini bukti nyata penerapan sistem Demokrasi kapitalisme di negeri ini, bahkan di negeri -negeri muslim di dunia. Padahal sistem ini nyata-nyata menjadikan akal manusia sebagai sumber aturan. Padahal manusia adalah makhluk yang lemah, akalnya terbatas sehingga berpotensi memunculkan pertentangan dan berkonsekuensi lahirnya berbagai permasalahan.

Dari sisi negara, ketika idiologinya diklaim menggunakan Pancasila,  hukumnya justru mengadopsi KUHP yang merupakan warisan Belanda. Sungguh tidak berkorelasi samasekali. Pantas saja, lembaga perwakilan rakyat kita sebagai lembaga yudikatif terus menerus disibukkan dengan merancang undang-undang.

Jika tidak membuat undang-undang baru maka mereka akan melakukan revisi. Sedihnya, tidak ada satu pun undang -undang yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Meski di dalam tubuh parlemen ada orang Islam. Seringkali yang muslim justru terjebak dalam pembahasan undang -undang yang jelas-jelas dalam syariat diharamkan.

Tentang miras, pemilihan pemimpin perempuan, minerba, pelibatan asing dalam eksplorasi tambang dan energi, pemberian hak pengelolaan tambang kepada ormas, koperasi, pesantren dan lainnya. Bukankah itu sama dengan merendahkan hukum syari’at yang telah ditetapkan Allah tak layak untuk mengatur kehidupan manusia. Dan menganggap hukum manusia lebih tinggi, Nauzubillah, inilah tingkat musyrik tertinggi.

Demokrasi Kapitalisme juga meniscayakan lahirnya pemimpin boneka, yang tamak dan hanya mementingkan kepentingan investor. Setiap kebijakannya tak berpihak kepada rakyat yang dipimpinnya, bahkan rakyat dianggap beban. Tak ada belaskasih kepada rakyat ketika rakyat tergusur karena Proyek Strategis Nasional (PSN) merenggut ruang hidup mereka, tak berusaha menghentikan pajak meski rakyat telah kesulitan mendapatkan pendapatan karena gelombang PHK menghantam, impor berlebihan dan daya beli masyarakat melemah akibat banyak pengangguran.

Korupsi makin menggurita, menyasar BUMN yang semestinya bekerja untuk negara, malah menjadi sapi perah oknum pejabat, partai dan menyenangkan konglomerat. Padahal mayoritas pejabat itu disumpah di bawah Kitab Al-Qur’an saat pelantikan. Di kepala mereka hanya ada keuntungan materi, dan bukan ancaman azab Allah ketika selama menjabat mereka bersikap tak adil kepada rakyat.

Jelas Rasulullah Saw bersabda,”Sungguh manusia yang paling Allah cintai pada Hari Kiamat kelak dan paling dekat kedudukannya dengan Dia adalah seorang pemimpin yang adil. Sungguh manusia yang paling Allah benci dan paling keras mendapatkan azab-Nya adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR at-Tirmidzi).