Aceh Butuh Sekolah, Bukan Barak

Aceh menghadapi krisis ganda saat ini, krisis pendidikan dan kepercayaan. Banyak sekolah hancur, guru honorer dibayar seadanya, akses teknologi terbatas dan literasi masyarakat jalan di tempat. Bukannya menganggap ini sebagai kondisi darurat, negara malah menganggap sesuatu yang darurat adalah pembangunan ini harus disegerakan. Seolah Aceh sedang dalam kondisi genting. Padahal pun kalau genting, itu bukan karena masyarakat memberontak, bukan karena banyak mahasiswa unjuk rasa, tapi karena rakyat sudah terlalu lama diabaikan.

Lebih dari itu, penulis mencium aroma ideologis dalam pembangunan barak ini. Seolah negara ingin menegaskan: “Kami masih punya kuasa atas tanah ini”. Kekuasaan macam apa yang ditegakkan di tengah bangunan sekolah yang hampir roboh? Apa artinya kalau barak yang kuat, tapi rakyat tak bisa berpikir merdeka?

Logika kekuasaan seperti ini bukan hal baru. Ia sudah lama hadir dalam negeri ini. Mengakar sejak Orde Baru hingga pascareformasi yang katanya demokratis. Dalam logika ini, “kemananan” selalu dijadikan alasan untuk memperluas kendali. Pembangunan ini bukan cuma proyek fisik, tetapi ada arti simbolik di mana negara ingin menunjukkan bahwa kekuasaan negara tetap dan terus berdiri kokoh, bahkan ketika buku-buku sudah mulai usang. Ia ingin merasa kita “dijaga”, padahal yang kita butuhkan adalah penjaminan atas hak-hak dasar bukan untuk diawasi gerak-geriknya.

Barak adalah simbol vertikal, tegak, keras, hierarkis. Sementara sekolah adalah simbol horizontal, ruang dialog, pertumbuhan bersama dan kebebasan berpikir. Jika negara takut pada rakyat yang terdidik, itu artinya negara belum selesai berdamai dengan sejarah kekuasaannya sendiri. Karena rakyat yang terdidik tidak bisa diatur dengan spanduk dan seremoni. Mereka bertanya, mengkritik, bahkan menggugat.

Aceh sudah cukup lama jadi halaman belakang dalam narasi pembangunan nasional. Dulu dikurung konflik, sekarang dikurung dalam kemiskinan struktural. Tapi wajah represi hari ini bukan lagi senapan laras panjang, melainkan pembangunan yang bias kuasa. Negara seharusnya tidak membangun rasa aman dengan menunjukkan kekuatan. Rasa aman dibangun lewat jaminan hidup yang layak, rasa aman dibangun dengan penjaminan atas kesehatan masyarakat, tumbuhnya ruang berpikir yang layak, dan ketersediaan lapangan kerja.

Mari kita ulang pertanyaannya, Aceh butuh sekolah atau barak?

Kalau jawabannya adalah keduanya. Maka pastikan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak lagi dinomor dua kan. Pastikan anggaran pendidikan tidak lagi berasal dari sisa pesta proyek infrastruktur. Pastikan anak-anak di Linge dan banyak pelosok lainnya dapat bersekolah dengan nyaman.