Jika Marah Disebut Intoleran, Maka Biarlah Kami Jadi Intoleran

Ketika luka kolonial belum benar-benar kering, negara malah datang lagi dengan versi barunya. Dengan baju dinas dan kementerian yang tak tahu bedanya ujong pancu dengan ujung kulon. Mereka menjual tanah dan pulau kami, membakar batu bara kami, lalu mengirim hasilnya ke kota yang bahkan mendiskreditkan kami sebagai provinsi yang intoleran.

Ketika muncul sentimen anti-Jawa? Mereka terkejut. Semuanya geleng-geleng kepala dan langsung menggelar forum toleransi. Menyebarkan spanduk Bhinneka Tunggal Ika tanpa pernah bertanya, kenapa kebencian itu tumbuh.

Mereka tak mau tahu. Anak-anak kami belajar dalam gelap sementara listrik dari tanah kami menyalakan papan iklan elektronik raksasa di Jakarta Pusat. Mereka tak mau tahu ketika kami batuk-batuk akibat debu batu bara sementara elite mereka berbicara tentang “energi hijau” di konferensi internasional. Sarkasme ini bukan penulis buat-buat, ia ditulis langsung oleh realitas yang sangat menjijikan.

Sangat ironis ketika suara kami mulai serak karena terus meneriakkan keadilan yang tak kunjung datang, dan mereka justru menuding “Aceh itu Intoleran”.

Mereka menyebut kami intoleran, seolah kami menolak hidup damai. Padahal kami hanya menolak dijadikan ladang eksploitasi. Mereka bilang kami kurang nasionalis, padahal yang mereka maksud adalah kami terlalu keras kepala untuk menyerah. Apakah nasionalisme berarti kami harus rela listrik kami mengalir ke kota lain, sementara anak-anak kami belajar dalam gelap? Apakah toleransi berarti kami harus diam ketika debu batu bara mencemari paru-paru kami, agar para pejabat bisa tidur nyenyak di Jakarta dan mengklaim “target energi tercapai”?

Di sinilah sarkasme menjadi satu-satunya bahasa yang jujur. Bayangkan di tanah kami yang katanya bagian sah dari republik, ketika kami bersuara, kami dianggap mengancam persatuan. Tapi ketika negara mencabut sumber daya kami tanpa persetujuan, itu disebut pembangunan. Ketika kami berkata “cukup!”, kami dikatai ekstremis. Tapi ketika pusat berkata “ambil semua!”, itu disebut strategi nasional. Di tengah semua ini, kami masih dituduh radikal hanya karena ingin tanah kami dihormati, listrik kami digunakan untuk kami sendiri, dan suara kami diakui. Katanya ini negara demokrasi. Tapi sejak kapan demokrasi berarti satu pulau boleh menentukan nasib pulau lain, sementara pulau itu sendiri tak boleh protes?

Narasi toleransi hanyalah alat penjinak yang dibungkus moralitas. Seolah-olah mereka yang marah pada ketidakadilan adalah pihak yang salah. Seolah-olah yang tertindas harus menjaga etika agar penindas tidak tersinggung.