Bupati Aceh Besar Buka Musrenbang RPJMD 2025–2029

BANDA ACEH – Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025–2029. Acara yang digelar di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (25/7/2025).

Turut hadir Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri A. Jalil, Forkopimda, para kepala OPD, camat, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat dan organisasi pemuda.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan, RPJMD merupakan panduan strategis pembangunan daerah yang harus disusun secara matang, partisipatif, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ia mengingatkan bahwa dokumen ini akan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah selama lima tahun ke depan.

“RPJMD ini bukan hanya formalitas, tapi kompas arah pembangunan Aceh Besar. Kita tidak boleh main-main. Kita harus serius dari awal, karena dari sinilah masa depan daerah ini ditentukan,” tegasnya.

Bupati juga secara simbolis mengecek kehadiran para kepala OPD dan camat sebelum membuka acara, sebagai bentuk pengawasan dan penguatan komitmen bersama.

“Absensi ini bukan sekadar mencatat siapa hadir, tapi menunjukkan bahwa kita semua benar-benar bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah. Kalau hari ini saja tak serius, bagaimana kita mau membangun dengan sungguh-sungguh,” ungkapnya.

Dalam pidato yang penuh semangat itu, Muharram juga menyinggung pengelolaan anggaran daerah. Ia menekankan agar anggaran tidak lagi menyisakan silpa setiap tahun akibat perencanaan yang tidak matang.

“Jangan sampai setiap tahun anggaran Aceh Besar kembali sisa karena tidak terserap dengan baik. Kita harus rencanakan penggunaan anggaran dengan teliti dan manfaatkan untuk rakyat, bukan untuk agenda pribadi,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti sektor pertanian sebagai salah satu prioritas dalam visi pembangunannya. Menurutnya, lahan sawah yang luas di Aceh Besar belum dimanfaatkan secara optimal.

“Lahan kita luas, tapi hanya ditanami sekali dalam setahun. Bahkan ada yang dibiarkan begitu saja. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya ingin masyarakat Aceh Besar benar-benar merdeka secara ekonomi, khususnya petani. Maka kita harus manfaatkan lahan ini secara berulang, tanam padi, jagung, kacang, dan lainnya,” ucapnya.

Terkait isu efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Bupati menyampaikan keyakinannya bahwa hal itu tak akan menghambat jika pemerintah daerah mampu proaktif.

“Kalau kita serius dan mau menjemput bola ke pusat, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak akan mengganggu. Yang penting kita punya tekad dan kerja nyata,” tambahnya.