Prabowo dan Demonstrasi Jakarta, Antara Warisan Krisis dan Ujian Legitimasi

TRAGEDI kematian Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang tewas digilas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di depan DPR RI pada 28 Agustus 2025, menjadi luka baru dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Affan bukan sekadar korban individual, tetapi simbol rakyat kecil yang tersapu oleh pusaran politik, kebijakan yang timpang, dan aparat yang brutal.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di rumah duka patut diapresiasi: ia menandai bahwa negara berempati, meminta maaf secara terbuka, dan tidak menolerir kekerasan aparat.

Namun, di balik pelukan dan janji investigasi, tersimpan persoalan struktural yang jauh lebih dalam.

Demonstrasi besar di Jakarta sebenarnya telah berlangsung sejak 25 Agustus 2025.

Ribuan massa dari berbagai elemen—mahasiswa, buruh, pelajar, hingga komunitas ojol—menyuarakan sembilan tuntutan, mulai dari pembubaran DPR, transparansi kenaikan gaji anggota dewan, hingga penghentian proyek penulisan ulang sejarah nasional.

Aksi yang awalnya damai berubah menjadi ricuh ketika massa membakar pos polisi dan terlibat bentrokan dengan aparat, menyebabkan transportasi umum lumpuh, tol dalam kota macet, hingga kerugian ekonomi nyata: rupiah melemah hampir 1%, IHSG anjlok 2%, sekolah terpaksa membubarkan siswa lebih awal, dan perbankan menerapkan kerja dari rumah.

Dalam teori konflik Lewis Coser, demonstrasi seperti ini adalah ekspresi dari ketegangan laten akibat distribusi ketidakadilan yang timpang. Ketidakpuasan publik yang menumpuk tidak hilang begitu saja, melainkan menunggu momentum untuk meledak.

Peristiwa Affan Kurniawan hanyalah pemicu, bukan penyebab utama. Ia ibarat percikan yang menyulut tumpukan kekecewaan panjang terhadap elit politik, kebijakan yang tidak pro rakyat, serta lemahnya institusi negara dalam menjamin keadilan sosial.

Prabowo, dalam hal ini, bukan pencipta masalah. Ia sedang memanen “warisan krisis” dari rezim sebelumnya, khususnya era kepemimpinan Jokowi yang meninggalkan banyak bom waktu kebijakan.

Dalam konsep path dependence, arah kebijakan hari ini tidak bisa dipisahkan dari jalan panjang yang sudah ditempuh sebelumnya.

Pilihan-pilihan politik di masa lalu membentuk keterbatasan ruang gerak pemerintahan sekarang.

Artinya, Prabowo kini menjadi “korban sejarah” yang dipaksa menanggung konsekuensi kebijakan lama.

Namun, fakta lain juga tidak bisa diabaikan. Max Weber menegaskan bahwa legitimasi negara bertumpu pada monopoli penggunaan kekerasan yang sah.

Tetapi ketika aparat bertindak brutal hingga merenggut nyawa rakyat, maka yang muncul bukan legitimasi, melainkan delegitimasi.