Isu Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Aceh Mengemuka

BANDA ACEH – Belakangan ini, isu pergeseran dan pergantian sejumlah pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh semakin ramai dibicarakan.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa perombakan ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pelaksana Harian DPP-CIC (Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigasi Committee), Sulaiman Datu, meminta Gubernur Aceh untuk benar-benar melakukan seleksi ketat terhadap calon pejabat yang akan mengisi posisi strategis di berbagai dinas atau SKPA.

Menurutnya, pejabat yang dipilih harus memiliki kapasitas profesional dan mampu mengimplementasikan visi dan misi Gubernur Aceh yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

“Proses penentuan pejabat ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan langkah strategis untuk menentukan arah pembangunan Aceh ke depan. Pejabat yang dipilih harus mampu mewujudkan cita-cita besar Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta tidak terlibat praktik korupsi,” tegas Sulaiman Datu, Selasa (2/9/2025) kepada Jurnalis HARIANACEH.co.id.

Ia menambahkan, periode kepemimpinan Mualem saat ini memikul beban harapan besar dari masyarakat, khususnya dari kalangan mantan kombatan GAM yang melihat masa kepemimpinan ini sebagai momentum penting untuk merealisasikan janji-janji perjuangan, termasuk penyediaan lahan bagi mantan kombatan.

Selain itu, masyarakat luas juga menganggap periode ini sebagai peluang penting untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Aceh.

“Bila ada pejabat yang tidak mampu bersinergi dengan pemerintahan Mualem-Dek Fadh, sebaiknya mundur sebelum diberhentikan. Kami berharap pejabat yang terpilih nantinya benar-benar siap mendukung tujuh visi-misi utama Gubernur Aceh demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Sulaiman Datu.