Eks PM Inggris Tony Blair Ditunjuk Sebagai Pemimpin Sementara Gaza

Dukungan atas rencana ini datang dari sejumlah tokoh penting.

Mantan kepala badan intelijen Israel, Mossad, Yossi Cohen, dalam wawancaranya dengan BBC Radio, menyebut gagasan itu sebagai langkah potensial untuk menghadirkan stabilitas.

Cohen bahkan menilai Blair sebagai figur luar biasa yang berani memikul tanggung jawab besar.

“Jika dia bersedia mengambil tanggung jawab ini, yang sangat besar, saya pikir ada harapan bagi Gaza,” ujarnya.

Meski demikian, keterlibatan Blair dalam rencana ini menimbulkan perdebatan.

Rekam jejaknya dalam invasi Irak tahun 2003 bersama Amerika Serikat masih menjadi sorotan.

Penyelidikan resmi pemerintah Inggris terkait perang Irak menyimpulkan bahwa Blair bertindak berdasarkan intelijen yang cacat saat memutuskan bergabung dalam serangan militer tersebut, yang hingga kini masih menyisakan kontroversi global.

Media juga melaporkan bahwa Blair menghadiri pertemuan dengan Presiden Trump di Gedung Putih pada Agustus lalu, di mana mereka membahas rancangan pascaperang untuk Gaza.

Trump sendiri sebelumnya pernah menyampaikan gagasan ambisius untuk menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah”, yang memicu kecaman luas karena dikaitkan dengan rencana relokasi paksa terhadap warga Palestina.

Sejak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri Inggris pada 2007, Blair memang tidak sepenuhnya meninggalkan panggung politik internasional.

Ia kemudian diangkat sebagai utusan khusus Kuartet Timur Tengah—gabungan Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB—dengan mandat membantu pembangunan ekonomi dan kelembagaan Palestina.

Tugasnya pada waktu itu adalah meletakkan fondasi menuju terbentuknya negara Palestina yang berdaulat.

Kini, dengan wacana baru mengenai kepemimpinannya di Gaza, Blair kembali menjadi pusat perhatian dalam percaturan diplomasi internasional di kawasan Timur Tengah yang hingga kini masih dilanda ketegangan dan ketidakpastian.

Jika rencana ini benar-benar terwujud, keterlibatan Blair akan menjadi ujian besar bagi kredibilitas diplomasi internasional.

Gaza, dengan populasi lebih dari dua juta jiwa, masih menghadapi krisis kemanusiaan yang parah akibat blokade, kerusakan infrastruktur, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan listrik.

Pembangunan kembali Gaza tidak hanya memerlukan dana besar dan dukungan teknis, tetapi juga konsensus politik yang sulit dicapai di tengah tarik-menarik kepentingan regional maupun global.

Sejumlah analis menilai bahwa Otoritas Transisi Internasional Gaza berpotensi menjadi jembatan sementara untuk mengurangi ketegangan dan mengawasi distribusi bantuan internasional.