BANDA ACEH – Kepolisian diminta untuk segera bertindak terkait kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution yang merazia mobil berpelat Aceh.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil yang menganggap kebijakan tersebut justru mengingkari prinsip keharmonisan antardaerah di Indonesia.
“Komisi III DPR minta polisi tangkap Bobby karena telah mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Gubernur itu harus melihat semua masalah secara jernih dan komprehensif, bukan parsial. Kalau ada yang salah dari pengangkutan itu maka ada pihak yang berwenang yang menindak, bukan menerbitkan kebijakan yang justru membenturkan warga antardaerah,” tegas Nasir dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 1 Oktober 2025.
“Cabut kebijakan itu segera. Sebab kebijakan itu adalah produk yang mengingkari keharmonisan antardaerah. Tanya sama Bobby, STNK bermotor itu produk nasional atau daerah? Tanyakan ke Bobby, apa dia masih mengakui bendera Merah Putih sebagai bendera Indonesia?” tambahnya.
Ia menjelaskan STNK adalah produk nasional yang didelegasikan ke instansi berwenang di daerah. Karena itu, keberlakuannya meliputi seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
“Ini kebijakan kontra harmoni yang dilakukan oleh seorang yang punya posisi sebagai gubernur,” lanjut dia.
Politisi asal Aceh itu juga meminta agar Bobby Nasution lebih dewasa dalam melihat realitas di lapangan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan dibiayai oleh APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam penggunaan jalan.
“Ada uang rakyat di semua ruas jalan di Indonesia. Karena itu, Komisi III mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas warga yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat,” pungkas Legislator PKS ini.
