Tak Ada Lagi Cebong-Kampret di Era Pemerintahan Prabowo

BANDA ACEH -Setelah periode panjang polarisasi sosial dan Politik, tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil membawa suasana rekonsiliasi, persatuan, dan stabilitas sosial.

Kepala Kantor Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera (KSP PKS), Pipin Sopian menilai Presiden Prabowo berhasil tampil sebagai tokoh pemersatu yang mampu meredam konflik identitas dan rivalitas politik yang sempat membelah masyarakat. 

“Prabowo adalah tokoh pemersatu. Terbukti hilangnya label ‘kadrun-kampret, cebong’, buzzerRP, dan upaya saling menstigma antar anak bangsa. Narasi pembelahan di masyarakat tidak lagi dieksploitasi para buzzer. Termasuk isu radikalisme,” ujar Kepala KSP PKS, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

Selain berhasil menjaga suhu politik tetap sejuk, Presiden Prabowo juga dinilai menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik publik. Dalam beberapa momentum penting, Presiden Prabowo mendengar dan mempertimbangan aspirasi publik sebagai landasan sebuah kebijakan. 

“Prabowo responsif terhadap aspirasi masyarakat, terutama demonstran yang kritis terhadap pemerintah, lalu menjadikan landasan untuk menetapkan kebijakan,” lanjut Kepala KSP PKS.

Sikap ini, menurutnya, menjadi pembeda penting dari kepemimpinan sebelumnya, di mana kritik publik kerap berhadapan dengan resistensi atau narasi tandingan di ruang digital. 

Respons yang cepat dan dialogis dari Presiden menjadi sinyal bahwa pemerintahan saat ini menempatkan rakyat sebagai mitra dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar objek kebijakan.

Selama satu tahun terakhir, sejumlah indikator sosial menunjukkan tren positif. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, sementara tensi politik di media sosial cenderung menurun. 

Kondisi ini membuka ruang bagi kolaborasi lintas partai, organisasi masyarakat, dan kelompok sipil dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Pipin Sopian menilai, jika konsistensi ini terus dijaga, maka tahun-tahun berikutnya akan menjadi fase penguatan demokrasi substantif, yang mana perbedaan pendapat tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan energi untuk memperkuat persatuan bangsa sebagai modal pembangunan nasional.

Namun demikian, sejumlah program unggulan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat menemui tantangan dalam implementasi di lapangan, antara lain Makan Bergizi Gratis.

“Ada tantangan dan masalah dalam implementasi program di lapangan, salah satunya tata kelola Makan Bergizi Gratis. Sebagai bagian dari koalisi, PKS berkomitmen berkontribusi memperbaiki dengan sikap kritis dan konstruktif agar tata kelola MBG semakin baik,” pungkas Pipin.