BANDA ACEH – Langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta dukungan lembaga internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam percepatan penanganan banjir Aceh dinilai sebagai keputusan yang tepat dan strategis.
Permintaan bantuan tersebut dilakukan menyusul lambannya proses evakuasi serta terbatasnya pergerakan di masa tanggap darurat di sejumlah wilayah terdampak. Sementara itu, kemampuan pemerintah daerah disebut telah mencapai batas maksimal dalam menangani dampak bencana yang meluas.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat Aceh juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas langkah-langkah nyata yang telah dilakukan di lapangan, khususnya dalam pengerahan personel, dukungan logistik, serta keterlibatan unsur TNI, Polri, dan BNPB dalam membantu evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar korban banjir.
“Respons pemerintah pusat patut diapresiasi karena kehadirannya dirasakan langsung oleh masyarakat di lokasi bencana. Namun, skala dampak yang besar memang membutuhkan dukungan tambahan agar penanganan bisa lebih cepat dan merata,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Aceh, Rabu (17/12/2025).
Ia menilai, keterlibatan UNDP dan UNICEF merupakan pelengkap dari upaya nasional yang telah berjalan. UNICEF dinilai relevan dalam penanganan kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, gizi, dan pendidikan darurat. Sementara UNDP memiliki pengalaman dalam pemulihan pascabencana, rehabilitasi infrastruktur, serta penguatan mitigasi risiko bencana.
Menurutnya, dalam kondisi darurat ketika kapasitas daerah telah jenuh, membuka ruang kerja sama internasional bukan bentuk kelemahan, melainkan kepemimpinan yang bertanggung jawab demi keselamatan masyarakat.
Meski demikian, kolaborasi tersebut tetap perlu dibarengi dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, BNPB, BPBD, TNI, relawan lokal, serta transparansi data korban dan kebutuhan riil masyarakat terdampak. Hal ini penting agar bantuan yang masuk benar-benar tepat sasaran dan tidak terhambat oleh persoalan birokrasi.
Aceh sendiri memiliki pengalaman panjang bekerja sama dengan komunitas internasional pascabencana besar, khususnya tsunami 2004. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra global kala itu menjadi preseden bahwa dukungan lintas pihak dapat mempercepat pemulihan, selama kendali kebijakan tetap berada di tangan pemerintah.
Dengan meluasnya dampak banjir dan masih banyaknya warga yang membutuhkan pertolongan, langkah Mualem menggandeng UNDP dan UNICEF, yang dibarengi dukungan nyata dari pemerintah pusat, diharapkan mampu mempercepat penanganan darurat sekaligus meringankan beban masyarakat Aceh di berbagai wilayah terdampak. []
Indonesian
English
