Politik Langitan: Politik di Atas Politik

Dalam konteks definisi ini, “Politik Langitan” dapat dipahami sebagai sebuah paradigma politik yang berfokus pada tujuan jangka panjang dan berkelanjutan, serta memprioritaskan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum berupa masyarakat makmur dan sejahtera.

Paradigma ini berbeda dengan politik pragmatis yang mengabaikan nilai-nilai luhur, moral, dan etika, serta hanya berfokus pada kekuasaan dan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Politik pragmatis yang mengutamakan kepentingan jangka pendek, seringkali mengorbankan prinsip nilai-nilai luhur, moral, dan etika demi mencapai tujuan politik. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan sosial, ketidakadilan, dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Dalam politik pragmatis, kekuasaan dan kepentingan menjadi tujuan utama, sedangkan nilai-nilai luhur, moral, dan etika menjadi tidak relevan. Paradigma ini juga dapat memicu konflik politik dan kompetisi yang tidak sehat antara kelompok-kelompok politik, karena masing-masing berusaha untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan sendiri.

Sebaliknya, “Politik Langitan” menekankan pentingnya nilai-nilai luhur, moral, dan etika  dalam politik, serta memprioritaskan kebaikan umum berupa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta mempromosikan persamaan dan kesetaraan.

“Politik Langitan” memiliki beberapa karakteristik utama, empat di antaranya yang paling pokok, yaitu: (1) Berorientasi pada kebaikan umum dan kesejahteraan masyarakat; (2) Berlandaskan pada nilai-nilai luhur, moral, dan etika; (3) Berfokus pada tujuan jangka panjang dan berkelanjutan; (4) Memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik

Dalam upaya mewujudkan “Politik Langitan”, perlu dilakukan beberapa langkah yang terstruktur, sistematis dan masif, empat diantaranya paling pokok, yaitu:

1. Mengoreksi definisi kotor politik yang mencakup manipulasi, penipuan, eksploitasi, kebohongan, kemunafikan, dan ketegaan menjadi definisi sejati politik: “Politik Langitan” yang mencakup segala upaya untuk mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum sesuai prinsip nilai-nilai luhur, moral, dan etika.
2. Meningkatkan sosialiasi politik (political socialization) berupa transfer dan transpormasi nilai-nilai politik kepada masyarakat terutama generasi muda sebagai pelanjut, seperti nilai kejujuran, keadilan, persamaan, kesetaraan, solidaritas, dan partisipasi.
3. Membangun budaya politik partisipan (participant political culture) berupa pola orientasi politik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, moral, dan etika.
4. Membangun partisipasi politik otonom (otonomus political participation) yang bermakna dalam proses politik terutama pengambilan keputusan politik dan kebijakan politik.

Implementasi “Politik Langitan” yang menghadapi beberapa tantangan serius, seperti kurangnya sosialiasi politik, rendahnya budaya politik partisipan, dan rendahnya partispasi politik otonom, dapat diatasi dengan memperkuat lima lingkup politik sebagai kerangka kerja, yaitu:

1. Norma Religius (Teologi Politik): Tentang relasi politik dengan agama, yang dipandang sebagai cara untuk mewujudkan kehendak Tuhan atau nilai-nilai religius, seperti mentaati perintah dan larangan sakral.
2. Norma Moral (Filsafat Politik): Tentang prinsip-prinsip moral  universal yang menjadi dasar politik dalam mewujudkan kebaikan umum, seperti penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan.
3. Nalar Ilmiah (Pemikiran Politik): Tentang metode dan analisis ilmiah tentang politik, seperti sistem politik, institusi politik, dan perilaku politik.
4. Nalar Etis (Ideologi Politik): Tentang ideologi politik yang menjadi dasar bagi keputusan politik dan kebijakan politik.
5. Publik Etis (Opini Politik): Tentang opini politik mengenai sikap dan pendapat masyarakat terhadap isu-isu publik, seperti kebijakan lingkungan hidup.

Menutup artikel ini, perlu saya tegaskan kembali bahwa praktik politik yang dipertontonkan oleh aktor politik dan seringkali dicemooh dan dicerca, bukanlah politik yang sebenarnya, melainkan politik yang manipulatif dan eksploitatif. Praktik politik ini belum menyentuh gagasan ideal dari politik yang menekankan pada upaya untuk mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum.