BANDA ACEH – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan soal afiliasi Politik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lembaga antikorupsi itu mencatat, terdapat 28 yayasan mitra MBG terindikasipartai politik.
Temuan tersebut merupakan hasil pemantauan terhadap 102 yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan secara acak di berbagai daerah di Indonesia pada periode Oktober–November 2025.
Peneliti ICW Seira Tamara menjelaskan, jumlah individu yang terafiliasi partai politik bahkan lebih banyak dibandingkan jumlah yayasannya.
Total, terdapat 43 individu yang memiliki kaitan dengan partai politik dalam struktur yayasan mitra MBG.
“Ketika berbicara soal individunya itu ada sekitar 43. Kenapa individunya jumlahnya lebih banyak? Karena di satu yayasan itu bisa jadi ada lebih dari satu individu yang punya afiliasi terhadap partai politik,” ujar Seira saat di kantor ICW, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025.
Pola Afiliasi MBG dan Nama Partai
Seira menjelaskan, afiliasi tersebut teridentifikasi melalui kepemilikan yayasan oleh pengurus partai, anggota partai, atau individu yang pernah diusung partai politik tertentu dalam kontestasi pemilihan legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam pemetaan ICW, Partai Gerindra tercatat sebagai partai dengan jumlah afiliasi terbanyak dalam yayasan pengelola SPPG.
“Partai Gerindra, partai yang juga didirikan oleh Presiden Prabowo, adalah partai dengan jumlah terbanyak yang punya afiliasi di yayasan kepemilikan SPPG,” kata Seira.
Rinciannya yaitu:
- Yayasan yang terafiliasi dengan Gerindra berjumlah 7 yayasan.
- Disusul Partai Keadilan Sejahtera, 5 yayasan.
- Partai Amanat Nasional: 4 yayasan.
- PDIP: 3 yayasan
- NasDem: 3 yayasan.
- Sementara Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Berkarya masing-masing terafiliasi dengan 2 yayasan, begitu pula Hanura.
- Adapun PPP, PKB, PBB, Partai Demokrat, dan Partai Swara Rakyat Indonesia masing-masing tercatat memiliki afiliasi dengan 1 yayasan.
Empat Legislator Aktif
ICW juga menemukan bahwa dari total 43 individu yang terafiliasi partai politik tersebut, empat orang merupakan anggota DPR RI atau DPRD yang masih aktif.
Fakta ini dinilai penting untuk dicermati dalam konteks transparansi dan akuntabilitas program MBG.
Seira menambahkan, data yayasan diperoleh dari laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, sementara afiliasi individu ditelusuri melalui struktur resmi yayasan yang tercantum dalam dokumen legal.
Temuan ini, menurut ICW, menjadi catatan penting agar program MBG tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan.***
