GAZA – Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengecam persetujuan otoritas Israel untuk menarik kewenangan pengelolaan Masjid Ibrahimi di Al-Khalil (Hebron) dari pemerintah kota setempat dan mengalihkannya kepada apa yang disebut “Administrasi Sipil Pendudukan” di Tepi Barat.
Hamas menilai langkah tersebut sebagai upaya Yudaisasi yang berbahaya terhadap identitas masjid serta identitas Arab dan Islam Kota Al-Khalil.
Dalam pernyataan resminya, Kamis (1/1/2026), Hamas menyebut kebijakan itu sebagai bagian dari upaya Israel untuk memaksakan kontrol atas tanah dan tempat-tempat suci di Tepi Barat dan Al-Quds (Yerusalem) yang diduduki. “Keputusan ini menargetkan hak rakyat Palestina dan umat Islam atas Masjid Ibrahimi,” demikian pernyataan tersebut.
Hamas juga menilai langkah tersebut sebagai tantangan terbuka terhadap keputusan UNESCO yang telah menetapkan Masjid Ibrahimi dan Kota Tua Al-Khalil sebagai Situs Warisan Dunia yang Terancam. Menurut Hamas, kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan sejarah internasional.
Lebih lanjut, Hamas menyerukan komunitas internasional, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, lembaga-lembaga hak asasi manusia, serta organisasi internasional yang dipimpin UNESCO untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai serangan pemerintah Israel dan menghadapi proyek-proyek Yudaisasi terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Palestina.
Hamas menegaskan bahwa kebijakan pemaksaan fakta di lapangan tidak akan mengubah status sejarah dan hukum Masjid Ibrahimi. “Masjid Ibrahimi adalah masjid Islam, dan Kota Al-Khalil akan tetap menjadi kota Arab Palestina,” kata Hamas, seraya menyatakan rakyat Palestina akan terus menghadapi kebijakan tersebut dengan keteguhan. []
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
