Setelah MA Batalkan Suket Pendidikan Gibran, Desakan Mundur hingga Pemakzulan Menguat

BANDA ACEH  – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka langsung memantik desakan agar Wakil Presiden tersebut mundur. Sejumlah tokoh bahkan meminta DPR mulai menempuh proses pemakzulan.

Desakan tersebut datang dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan Feri Amsari, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, serta advokat Ahmad Khozinudin.

Denny menilai putusan MA sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menyinggung persoalan bukti pendidikan Gibran. Menurut dia, dua putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius terkait syarat pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

“Jadi dua putusan Mahkamah ini sejalan menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai Wakil Presiden,” katanya kepada media saat dihubungi, Jumat (30/10/2026) malam.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu pun meminta Gibran mundur. Ia menyebut pengunduran diri sebagai jalan terhormat agar polemik tersebut tidak terus berlarut.

“Karena itu, jalan terbaik bagi Gibran adalah mundur dan mundur adalah jalan terhormat. Dan mundur ini tidak menyandera Republik,” ujarnya.

Ray Rangkuti juga meminta Gibran mundur. Ia menilai langkah tersebut diperlukan agar polemik ini tidak berkembang menjadi kegaduhan Politik berkepanjangan.

Tak hanya itu, Ray mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan surat pembatalan pencalonan Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Menurut dia, KPU merupakan lembaga yang menerbitkan keputusan pencalonan Gibran.

“Saya berharap KPU segera menerbitkannya karena bagaimanapun surat yang mengatakan sah pertama kali Gibran sebagai calon wakil presiden itu adalah KPU. Berdasarkan keputusan MK maupun keputusan MA dengan sendirinya pencalonan itu harus dinyatakan tidak memenuhi syarat aliata TMS,” tuturnya.

Ray juga meminta DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Ia menilai partai politik di parlemen perlu mengambil tanggung jawab politik dan moral atas persoalan ini.

Desakan agar DPR bergerak turut disampaikan Ahmad Khozinudin. Ia meminta parlemen mengaktifkan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari proses pemakzulan Gibran.

“Sejalan dengan tuntutan kami sebelumnya, DPR ya harus mengaktivasi hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gibran sebagaimana dimaksud seperti pada Pasal 7A (UUD 1945) di mana Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya, salah satunya karena terbukti tidak memenuhi syarat,” kata dia, dikutip Sabtu (31/10/2026).

Banda Aceh

13.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

13.00 WIB

29 °C

Cerah

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

13.00 WIB

29 °C

Cerah

Bali

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

12.00 WIB

33 °C

Cerah

Bengkulu

12.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

DI Yogyakarta

13.00 WIB

29 °C

Berawan

Jakarta Pusat

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Jambi

13.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Barat

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Selatan

14.00 WITA

29 °C

Hujan Petir

Kalimantan Timur

14.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Utara

14.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Lampung

13.00 WIB

31 °C

Cerah

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Palu

14.00 WITA

27 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

13.00 WIB

33 °C

Cerah

Riau

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Selatan

14.00 WIB

33 °C

Cerah

Sumatera Utara

13.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

13.00 WIB

33 °C

Cerah

Kepulauan Riau

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Jawa Barat

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

13.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

13.00 WIB

35 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)