MA Batalkan Suket Ijazah Gibran, Hasto: Tidak Ada Kebohongan yang Abadi

BANDA ACEH  – Sekretaris Jenderal DPP PDIPHasto Kristiyanto menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Hasto menilai putusan tersebut memperkuat persoalan pemenuhan syarat pendidikan yang sejak awal menjadi sorotan partainya.

Menurut Hasto, putusan MA membuktikan bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

“Ya, ini kan juga membuktikan bahwa di dalam Politik itu tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui abuse of power. Di situlah kebenaran akan mencari jalannya sendiri,” kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Dia mengatakan, putusan MA semakin memperkuat kritik yang selama ini disampaikan PDIP mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran. Hasto juga menyinggung keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan tersebut.

“Sehingga dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung itu semakin memperkuat bahwa penyetaraan ijazah Gibran melalui surat keterangan yang di dalam sidang MK ternyata itu ijazahnya tidak ditemukan,” ujarnya.

Hasto menilai persoalan tersebut menyangkut hal mendasar karena berkaitan dengan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.

“Nah, sehingga ini telah menyentuh hal yang sangat fundamental bahwa syarat yang ditetapkan oleh konstitusi setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat itu tidak dipenuhi,” ucapnya.

Dia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Hasto juga menyinggung penggunaan bantuan sosial (bansos) pada akhir masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Ditambah juga dengan adanya upaya intervensi kekuasaan sehingga akhirnya Saudara Gibran bisa lolos sebagai calon wakil presiden, kemudian diikuti dengan abuse of power melalui bansos yang begitu besar yang menyebabkan fiskal pada masa Pak Prabowo ini mengalami kesulitan, diikuti dengan pengerahan parcok dan sebagainya. Kesemuanya melengkapi gambaran berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini,” ucapnya.

Hasto meyakini berbagai persoalan tersebut akan mendapat koreksi dari masyarakat, termasuk melalui langkah politik dan proses lainnya. Dia menyebut masyarakat telah menyuarakan tuntutan agar dugaan pelanggaran etika, moral, dan konstitusi disikapi secara serius.

Banda Aceh

13.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

13.00 WIB

29 °C

Cerah

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

13.00 WIB

29 °C

Cerah

Bali

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

12.00 WIB

33 °C

Cerah

Bengkulu

12.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

DI Yogyakarta

13.00 WIB

29 °C

Berawan

Jakarta Pusat

12.00 WIB

32 °C

Cerah

Jambi

13.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Barat

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Selatan

14.00 WITA

29 °C

Hujan Petir

Kalimantan Timur

14.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Utara

14.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Lampung

13.00 WIB

31 °C

Cerah

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Palu

14.00 WITA

27 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

13.00 WIB

33 °C

Cerah

Riau

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Selatan

14.00 WIB

33 °C

Cerah

Sumatera Utara

13.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

27 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

13.00 WIB

33 °C

Cerah

Kepulauan Riau

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Jawa Barat

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

13.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

13.00 WIB

35 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)