BANDA ACEH – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan nasional setelah ia menyebut bahwa Indonesia akan “bodoh” jika menolak bantuan asing untuk penanganan bencana di Sumatra.
Ucapan bernada keras itu langsung viral di media sosial dan diberitakan luas oleh berbagai media kredibel.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, wilayah yang terdampak banjir dan longsor parah pada awal tahun 2026.
Di hadapan para menteri dan pejabat daerah, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bersikap terbuka terhadap bantuan kemanusiaan dari luar negeri.
Terutama dalam kondisi darurat seperti sekarang.
Menurut Prabowo, menolak bantuan asing hanya karena alasan gengsi atau politis merupakan tindakan keliru.
“Silakan kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak,”
Ucap Prabowo Saat rapat terbatas di Aceh Tamiang, dikutip pojoksatu.id dari IDN Times (1/1/2026).
Pernyataan ini kemudian dikonfirmasi sejumlah media arus utama sebagai bagian dari pernyataan resmi presiden dalam konteks percepatan penanganan bencana.
Meski sempat memancing perdebatan di publik, Prabowo menegaskan bahwa penerimaan bantuan internasional bukan berarti Indonesia tidak mampu.
Ia mengingatkan bahwa bencana berskala besar membutuhkan kolaborasi, dan setiap bantuan yang masuk harus ditempatkan dalam kerangka kemanusiaan, bukan citra Politik.
Ia menambahkan, fokus pemerintah saat ini adalah pemulihan dan distribusi logistik agar seluruh daerah terdampak bisa mendapatkan bantuan secara merata.
Pernyataan ini muncul di tengah maraknya misinformasi yang beredar di media sosial mengenai sikap pemerintah terhadap bantuan asing.
Sejumlah unggahan menyebut pemerintah menolak bantuan dari beberapa negara, klaim yang kemudian dibantah oleh laporan resmi dan tidak terbukti dalam rapat tersebut.
Justru sebaliknya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak sombong dalam menerima bantuan selama bertujuan menyelamatkan rakyat.
Dalam rapat itu, Prabowo juga mengumumkan peningkatan anggaran penanganan bencana dari sekitar Rp51 triliun menjadi Rp60 triliun.
Tambahan anggaran ini, menurutnya, diperlukan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, perumahan sementara.
Serta pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat banjir dan longsor.
Di tingkat daerah, pemerintah pusat juga meminta laporan rinci terkait kebutuhan logistik, kerusakan jalan, dan hambatan distribusi.
Sejumlah wilayah pedalaman di Aceh dan Sumatra Utara dilaporkan belum sepenuhnya tersentuh bantuan karena kondisi akses yang terputus.
Meski begitu, Prabowo memastikan upaya maksimal terus dilakukan oleh TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah.
Bantuan dari negara sahabat pun akan diarahkan untuk memperkuat langkah-langkah tanggap darurat tanpa mengurangi peran pemerintah Indonesia sebagai koordinator utama penanganan bencana.
Pernyataan keras Prabowo mengenai bantuan asing kini ramai dibahas publik.
Sebagian menilai ucapannya lugas dan jujur, sementara yang lain menyebut gaya komunikasinya terlalu blak-blakan.
Namun yang terpenting, dari fakta lapangan dan pernyataan resmi, pemerintah tegas menyampaikan bahwa bantuan asing tidak akan ditolak.
Selama itu membawa manfaat bagi korban bencana.***
