BANDA ACEH – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD.Partai berlambang kepala banteng itu menilai gagasan tersebut bukan sekadar perubahan mekanisme Politik, melainkan ancaman langsung terhadap hak dasar rakyat untuk bersuara.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Bidang Komunikasi periode 2025–2030, Adian Napitupulu, menyatakan bahwa posisi partainya hari ini tidak berbeda dengan sikap partai satu dekade lalu ketika menghadapi tekanan serupa terhadap demokrasi.
“Standingnya sama-sama dikeroyok sama, kalau itu sama. 10 tahun lalu kita dikeroyok sekarang juga dikeroyok. Jadi artinya masih sama-sama aja lah,” ujar Adian, acara dialog Political Show bertema ‘Pro-Kontra Usulan Prabowo Soal Pilkada Dipilih DPRD’, yang diunggah ulang oleh Adian di akun Instagram-nya, @adian__napitupulu, pada Jumat, 9 Januari 2026.
Ia menegaskan, PDIP memilih berdiri sendiri dan konsisten mempertahankan prinsip demokrasi, meskipun harus menghadapi tekanan politik yang kuat.
“Kita selalu sendirian dan tegak runtuh dalam prinsip kira-kira seperti itu,” lanjutnya.
Adian menilai, wacana penghapusan Pilkada langsung tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yakni semakin menyempitnya ruang hidup rakyat.
Ia menyebut, hak-hak dasar masyarakat terus tergerus, mulai dari tanah, sumber daya alam, hingga hak untuk hidup layak
“Tapi inilah yang menyedihkan ya, rakyat kita tanahnya diambil, kalau kita ke pabrik haknya untuk hidup layak juga diambil, kita ke daerah tambang sumber daya alamnya diambil, eh mau Pilkada hak bersuaranya pun diambil, janganlah,” tegasnya.
Menurut Adian, dalam kondisi ketika hampir seluruh aspek kehidupan rakyat dikontrol atau dirampas, hak suara dalam Pilkada menjadi benteng terakhir demokrasi yang tidak boleh dihilangkan.
“Paling tidak toh kalau tinggal suara yang tersisa ya kita berikan sama rakyat, kalau tanah sudah nggak jelas punya siapa, udara sudah tak jelas punya siapa, sumber daya alam sudah tak jelas punya siapa, hak untuk hidup layak juga jelasnya siapa, ya ayo kita pertahankan suara kita ini jangan mau diambil lagi,” katanya.
Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar penolakan Pilkada langsung, Adian menyebut argumen tersebut tidak berdiri di atas fakta yang utuh.
PDIP Tegas Menolak, Biaya Mahal Bukan Alasan
Ia menegaskan, biaya Pilkada tidak bisa dilihat secara mentah tanpa mempertimbangkan skala negara dan jumlah pemilih.
“(PDIP) Menolak dong, kalau alasannya kemudian biaya mahal biaya yang mana? Biaya pelaksanaan Rp37,5 triliun, kalau biaya mahal itu karena memang kita gede banget negaranya, rakyatnya banyak sekali, tapi kalau kita bagi dengan jumlah DPT maka biaya per orang itu cuma Rp184 ribu. Jadi dengan Rp184 ribu itu kita berikan hak untu menentukan siapa pemipin di daerahnya,” tutup Adian.
