Meski juga, program MBG tak sepenuhnya ditangani pemerintah, karena melibatkan swasta ketika pembentukan SPPG, namun karyawan SPPG dijamin negara, pantas saja, banyak pengusaha, birokrat dan partai yang berebut untuk mengelola. Meski modal yang dikeluarkan di awal besar, namun secara jangka panjang proyek ini membawa keuntungan bersih yang luar biasa. Salah satunya tak ada kewajiban menjamin kesejahteraan pegawai SPPG karena diampu negara.
Apalagi jika bicara kesesuaian kebijakan dengan tema yang diusung dalam peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini, bak punguk merindukan bulan.
Kapitalisme Gagal Wujudkan Kesejahteraan
Pertanyaannya, benarkah Program MBG memang ditujukan untuk perbaikan gizi rakyat ataukah hanya kesejahteraan para pengusaha yang terlibat dalam pemenangan pemilu?
Sebab, sejak diresmikan tahun lalu, program MBG terus menuai kritikan, dari menu yang tidak sesuai dengan harga, banyaknya kasus keracunan, tray yang berbalut minyak babi, hingga dokter Tan Shot Yen mengkritik keras, karena dinilai tidak berbasis pangan lokal, mengabaikan ahli gizi, dan berisiko pada keamanan pangan. Menu seperti burger dan spageti dianggap tidak cocok untuk gizi anak Indonesia dan ketergantungan impor, sementara pangan lokal seharusnya diutamakan.
Di lapangan pun banyak ditemui jika pemerintah anti kritik. Seperti ketika Dewan Pakar BGN Ikeu Tanziha mempertanyakan manfaat yang diperoleh siswa ketika memposting temuan buruk pada menu MBG, termasuk kasus adanya belatung pada makanan. Unggahan semacam itu menurut Ikeu berpotensi membentuk karakter negatif pada anak sejak dini, di antaranya menumbuhkan sikap tidak bersyukur.
Tak hanya itu, sikap diskriminasi juga tampak dari seorang siswa Madrasah Ibtidaiyah berinisial Alfan, bersama adiknya Arsya yang bersekolah di Raudhatul Athfal (RA) Ma’arif, viral di media sosial tidak mendapatkan jatah makan selama tiga hari berturut-turut. Dugaan kuat penghentian jatah makan tersebut merupakan bentuk “sanksi” atau intimidasi terhadap orang tua siswa yang vokal melayangkan kritik terhadap kualitas makanan program tersebut di media sosial.
Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menanggapi viralnya video itu melalui perwakilan SPPG menyatakan bahwa Alfan sebenarnya tetap mendapatkan jatah makan melalui cara lain. Namun tetap mengatakan memang ada perubahan perlakuan pasca unggahan kritik dari ibu sang siswa. Menurut pihak SPPG yang dilakukan ibu siswa itu bukan lagi sekadar kritik membangun, melainkan sudah masuk ke ranah pencemaran nama baik.
