Di sisi lain, kita juga tahu cerita yang berulang. Pejabat negara yang korupsi, hidup kaya raya, menumpuk harta dari uang publik. Angka-angka kerugian negara disebut dengan dingin, seolah hanya statistik. Negara terkesan membiarkan segelintir orang merampok kekayaan nasional, sementara anak-anak miskin diminta kuat, diminta sabar, diminta mengerti keadaan, diminta cepat dewasa.
Pramoedya Ananta Toer pernah menulis, “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Kalimat itu terasa getir hari ini. Sebab ketidakadilan bukan lagi soal wacana, tetapi soal hidup dan mati. Soal seorang anak yang merasa tak punya masa depan yang layak untuk ditunggu. Soal negara yang terlalu sering hadir sebagai slogan, bukan sebagai pelukan.
Tulisan ini bukan hendak menyederhanakan tragedi menjadi satu sebab tunggal. Tetapi kita tak bisa menutup mata bahwa kemiskinan struktural mempercepat kedewasaan dengan cara yang kejam.
Ia merampas masa kanak-kanak, menggantinya dengan kecemasan, rasa minder, dan perasaan tidak layak. Terlebih di era media sosial yang konsumtif, ketika anak-anak miskin setiap hari disuguhi etalase kehidupan yang tak pernah bisa mereka sentuh.
Ponsel menjadi jendela sekaligus cermin yang kejam. Di sana ada sepatu baru, tas mahal, liburan, tawa tanpa beban. Di sini ada rasa tertinggal, rasa tak cukup, rasa gagal bahkan sebelum sempat bermimpi.
Maka pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan hanya mengapa anak itu memilih pergi, tetapi di mana negara ketika ia perlahan-lahan kehilangan alasan untuk tinggal?
Seberapa serius komitmen kita terhadap kemiskinan rakyat jika tragedi seperti ini terus berulang?
Seberapa bermakna semua program jika pada akhirnya seorang anak masih menulis surat perpisahan kepada ibunya, dengan tulisan tangan kecil yang memohon agar air mata dihentikan?
Surat itu mungkin pendek. Tetapi jejaknya panjang. Ia akan terus menghantui kita, selama kemiskinan diperlakukan sebagai angka, bukan sebagai penderitaan nyata.
Pertanyaan itu akan selalu kembali setiap kali kita berbicara tentang kemerdekaan. Saya membayangkan apa yang hendak disampaikan para pemimpin negeri ini di hadapan makam para pahlawan, ketika lebih dari delapan puluh tahun merdeka, masih ada rakyat yang bahkan sepuluh ribu rupiah pun tak pernah ada di tangannya.
Selama negara lebih cepat menghitung kerugian korupsi daripada merasakan luka anak-anaknya, dan selama kita membaca kisah seperti ini lalu menutupnya tanpa benar-benar berubah.
(*Direktur Indonesia Future Studies)
