Oleh: Rosadi Jamani1
SAYA ingin melanjutkan tulisan “Membongkar Praktik Licik Bea Cukai”. Respons warganet luar biasa, sebagai bukti mereka sangat peduli pada negeri ini.
Bea Cukai dan Pajak, seperti saya bilang sebelumnya, “Dunia Lain.” Hanya orang-orang yang ada di dalamnya yang paham. Orang luar, termasuk menteri, tidak akan paham dunia mereka.
Itu sebabnya, siapa pun menterinya sangat sulit memberantas praktik haram di dua lembaga pengumpul pundi rupiah untuk APBN itu.
Dunia Bea Cukai dan Kantor Pajak seperti kerajaan sendiri, anti mainstream banget. Nuan bayangkan! Mereka punya gerbang masuknya duit negara, tapi pintu keluarnya sering bocor karena tangan-tangan rakus.
Siapa pun menterinya, dari era Soeharto sampai Purbaya Yudhi Sadewa sekarang, korupsi ini kayak virus mutan, selalu adaptasi dan balik lagi.
Ganti menteri cuma ganti kostum. Skenarionya tetap sama. Suap, gratifikasi, dan “jatah bulanan” yang bikin publik geleng-geleng. Saya bakal bongkar analisis mendalam pakai data fakta. Duduk santai, seruput Koptagul dulu, biar nggak panas hati.
Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dua kerajaan paralel di Kementerian Keuangan. Mereka nggak cuma ngatur impor-ekspor atau tagih pajak, tapi juga punya kuasa diskresi yang bikin mereka seperti dewa-dewa kecil.
Jalur merah bisa jadi hijau kalau ada “oli pelumas”, alias suap. Data KPK nunjukin, korupsi di sini sistemik. Bukan karena satu-dua oknum, tapi ekosistemnya yang sudah terbangun puluhan tahun.
Sejak era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah “bekukan” Bea Cukai pada 1985 lewat Inpres No. 4/1985 karena korupsi dan pungli sudah stadium akhir.
Ribuan pegawai dirumahkan. Tugas dialihkan ke SGS Swiss karena negara lebih percaya orang luar dari anak sendiri. Dibuka lagi 1990, tapi penyakitnya cuma hibernation, bukan hilang.
Sampai sekarang, 2026, OTT KPK di Bea Cukai Februari ini bukti nyata. Suap dari PT Blueray Cargo Rp7 miliar per bulan untuk loloskan barang KW ilegal, tanpa cek fisik.
Total sita Rp40,5 miliar, plus emas 5,3 kg dan uang asing. Ini kayak barter modern. Ini bukan recehan, tapi langganan VIP yang berlangsung sejak Oktober 2025.
Enam tersangka, termasuk eks Direktur Penindakan Rizal, Kepala Subdit Intelijen Sisprian, dan Kepala Seksi Orlando, aktor utama yang seharusnya jadi polisi malah jadi bandit.
Nah, jangan lupain saudaranya, DJP. Mereka juga punya “dunia lain” yang mirip. Januari 2026, KPK OTT pegawai pajak di Jakarta Utara. Suap Rp4 miliar untuk turunkan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada dari Rp75 miliar jadi Rp15,7 miliar, diskon 80 persen!
- Ketua Satupena Kalbar[↩]
