Ribut Soal Pengadaan Kapal, Apa Sebenarnya yang Diperdebatkan Menkeu Purbaya dan Trenggono?

BANDA ACEH  – Dalam dunia kebijakan publik, data adalah “senjata”. Namun, apa jadinya jika dua pejabat tinggi negara memegang senjata dengan angka yang berbeda?

Perbedaan data itulah yang mencuat ke ruang publik dalam polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait proyek pembangunan kapal.

Isu ini bukan sekadar silang pendapat personal, melainkan menyentuh substansi kebijakan sektor kelautan, tata kelola anggaran, hingga efektivitas dorongan ekonomi melalui belanja negara.

Purbaya bahkan membuka ruang kemungkinan dirinya keliru membaca data.

“Oh saya enggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek kan ke galangan, ada enggak yang di-order? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya enggak tahu. Ya sudah enggak apa-apa,” kata Purbaya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026), dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.

Ia juga menyampaikan adanya kesalahan data.

“Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah. Tapi, sebagian katanya uangnya kata pinjaman. Tapi, pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja.”

Di sisi lain, Trenggono menegaskan mekanisme pendanaan berbeda dari yang dipersepsikan publik.

“Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” kata Trenggono, dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Perbedaan ini memunculkan pertanyaan lebih besar, apakah yang diperdebatkan sebenarnya menyangkut PNBP perikanan 2026, ekspor kelautan Indonesia, atau sekadar soal mekanisme proyek.

Mengapa Pejabat Bisa Punya Data Berbeda?

Dalam forum sebelumnya, Purbaya menyampaikan keheranannya karena KKP belum merealisasikan anggaran pembangunan kapal.

“Kan aneh enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, ordernya enggak ada,” kata Purbaya.

Ia juga mempertanyakan peran pemangku kepentingan lain.

“Kenapa KKP belum order ke sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarin,” ujar Purbaya.

“Rugi saya Pak, utang-utang dialokasikan enggak dipakai,” lanjut dia.

Namun dari sisi KKP, konstruksi datanya berbeda. Proyek kapal disebut bersumber dari pinjaman Inggris (UK) yang masih berproses.

Bahkan, eksekutor pinjaman bukan KKP, melainkan Badan Logistik Pertahanan. KKP hanya memfasilitasi teknis dan tenaga kerja.

“Jadi, sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar,” ujar Trenggono.

Perbedaan ini bisa dijelaskan melalui dua pendekatan data:

1. Pendekatan makro fiskal (Kemenkeu): melihat alokasi anggaran, komitmen pembiayaan, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pendekatan teknis sektoral (KKP): melihat tahapan proyek, proses pinjaman luar negeri, dan eksekusi lapangan.

Dalam konteks sektor kelautan, perbedaan tafsir bisa terjadi karena kompleksitas rantai kebijakan.