Dalam konteks pembagian kekuasaan (power sharing), Wantimpres dinilai sebagai ruang yang memungkinkan Presiden tetap memperoleh masukan strategis tanpa menempatkan figur tersebut dalam jabatan teknis kementerian.
Dinamika Reshuffle dan Spekulasi Poros Politik
Isu masuknya Jokowi juga dikaitkan dengan dinamika evaluasi kinerja menteri berbasis Key Performance Indicator (KPI).
Penataan ulang kabinet dinilai sebagai langkah Presiden dalam menjaga efektivitas pemerintahan.
Agung menegaskan bahwa penunjukan Wantimpres tidak bisa dibaca sebagai bentuk kompensasi politik atas reshuffle.
“Mestilah ada yang bertahan ada yang keluar. Tapi ini obyektifitas Presiden Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif untuk memastikan performa kabinet optimal,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, jumlah anggota Wantimpres memang fleksibel dan tidak dibatasi secara kaku seperti jabatan kementerian.
“Walaupun dilakukan sebagai bagian mengakomodasi keseimbangan relasi politik antara Poros Solo – Istana Hambalang. Ada yang keluar, namun tetap ada yang masuk dan dipertahankan sesuai porsinya agar poros-poros politik lain nyaman,” kata dia.
Dampak Politik dan Pesan yang Disampaikan Jokowi
Secara politik, bergabungnya mantan presiden ke Wantimpres bisa dibaca sebagai simbol kesinambungan kebijakan. Bahkan, Agung menilai peluang Jokowi menerima posisi tersebut cukup besar.
“Mestinya menerima sebagaimana beliau menerima sebagai penasehat Danantara,” ujarnya.
“Otomatis, relasi positif beliau dengan Presiden Prabowo diformalkan dan diafirmasi,” tandasnya.
Namun, pernyataan Jokowi yang lugas menunjukkan sikap berbeda. Dengan memilih “di Solo aja”, ia mengirimkan pesan bahwa dirinya ingin benar-benar menjalani masa purnatugas tanpa kembali ke jabatan struktural negara.
Keputusan ini sekaligus meredam spekulasi politik yang sempat memanas, serta memperjelas posisinya di awal pemerintahan Presiden Prabowo.
Dengan demikian, isu Jokowi menjadi Wantimpres untuk sementara dapat dianggap selesai, setidaknya dari sisi pernyataan langsung sang mantan presiden
