BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang merasa tidak berperan dalam revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyatakan hal itu tidak tepat.
“Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak tepat,” kata Abdullah dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menjelaskan, Jokowi saat itu mengirim tim mewakili pemerintah untuk membahas revisi UU KPK. Artinya, kata dia, revisi UU KPK ini dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah.
Dia pun merespons klaim Jokowi yang tidak menandatangani revisi UU KPK. Menurut dia, secara konstitusi tindakan tersebut bukan berarti penolakan atas perubahan beleid tersebut.
“Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama,” ujarnya.
“Kemudian, soal tidak ditandatanganinya UU KPK terbaru oleh beliau, hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa karena berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, UU tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan presiden,” ucap Abdullah.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad.
“Ya saya setuju, bagus,” kata Jokowi di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026).
Jokowi menegaskan, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Dia meminta publik tidak keliru memahami proses saat itu.
“Jangan keliru ya, inisiatif DPR,” ucapnya.
Dia juga menegaskan tidak menandatangani revisi tersebut.
“Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan,” ujarnya
