BANDA ACEH -Langkah Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 11 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dinilai sebagai upaya cuci tangan terhadap tugas pengentasan kemiskinan.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Muhammad Abdul Aziz Sefudin menyebut rakyat miskin di Indonesia masih banyak. Fakta di lapangan ini bertolak belakang dengan kebijakan Kemensos yang justru mencabut hak fasilitas kesehatan rakyat miskin.
“Alih-alih mengurangi kemiskinan, pemerintah terkesan ‘asal buang’ data warga miskin dengan mengategorisasikannya sebagai masyarakat sudah sejahtera. Sementara keadaan di lapangan bertolak belakang, jiwa rakyat terancam,” kritik Aziz dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 Februari 2026.
Azis lantas menyinggung alasan pemutakhiran data sebagai dasar Kemensos menghapus 11 juta PBI BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan yang adil tidak hanya terpaku pada angka-angka administratif di atas kertas, melainkan harus berbasis pada fakta di lapangan.
“Artinya, tidak ada lagi ‘orang miskin beneran’ yang menjadi korban ketidakcocokan data pemerintah,” tegasnya.
Aziz mengingatkan pemerintah tidak menjadikan hukum atau kebijakan sebagai alat yang justru merugikan masyarakat luas. Ia merujuk pada maraknya fenomena kepercayaan publik yang menurun akibat lambatnya respons pemerintah.
“Peluang menurunnya kepercayaan masyarakat pun sangat memungkinkan terjadi, terlebih generasi Z melihat pemerintah hadir ketika peristiwa di masyarakat viral terlebih dahulu,” ungkap Aziz.
Maka dari itu, Aziz mendesak Kemensos melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses input dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak terhadap kelompok rentan dan tidak menimbulkan persoalan baru, baik dalam bentuk kecemburuan sosial maupun ketimpangan akses,” pungkasnya.
