BANDA ACEH – Sidang Isbat penentuan awal Ramadan 2026 menjadi pembahasan hangat netizen, mulai dari anggaran hingga penyelenggaraan di hoter berbintang.Jauh sebelum sidang Isbat dilaksanakan pada 17 Februari 2026, seorang komika bernama Mal Jupri sudah menyinggung hal tersebut.
Dia menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sidang tersebut.
“Oh ternyata ngelihat hilal itu ada anggarannya,” celetuknya pada podcast di channel YouTube Rumah Kamu pada 6 Februari 2026.
Sebelumnya dia membahas tentang apakah ada kemungkinan awal Ramadan atau Syawal ditentukan tanpa sidang isbat. Apalagi teknologi sekarang sudah canggih.
“Perlu nggak sih nentuin Ramadan pakai hilal, sedangkan teknologi sudah secanggih itu,” katanya.
Bukan tanpa alasan, waktu salat lima waktu pun sudah ditentukan lewat perhitungan astronomi berdasarkan Alquran bukan lagi melihat matahari.
“Jadi untuk menentukan Ramadan, untuk lihat hilal itu kan disunahkan, untuk menentukan jadwal salat itu di Alquran ada, karena ada teknologi nentuin jam salat kan sudah nggak lihat matahari kan, kita lihat jam kita sudah perhitungan, udah mateng, sudah saklek,” bebernya.
Makanya dia menganggap ada hal yang aneh saat menentukan jadwal salat sudah pakai perhitungan, namun menentukan awal Ramadan masih pakai melihat hilal langsung.
“Yang di Alquran aja lu sudah ikutin teknologi, kenapa sunah nggak.” lanjutnya.
Penjelasan itu yang kemudian memunculkan pernyataannya kalau sidang isbat untuk melihat hilal itu ada anggarannya.
Dia juga sempat bercerita tentang ketakutan dosennya di UIN dulu.
Menurut sang dosen, ormas seperti NU atau Muhammadiyah bisa jadi ada yang menunggangi.
Ini sekaligus dia menyoroti perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dalam menentukan awal Ramadan atau Idul Fitri.
“Gue kuliah di UIN, dosen gue Muhammadiyah, kadang saya khawatir tentang perbedaan NU dan Muhammadiyah, takutnya salah satunya ditunggangi,” katanya.
Jupri memandang segala sesuatu di negeri ini tidak bisa lepas dari Politik.
“Karena segala sesuatu di dalam kehidupan kita dan politik saling berhubungan dengan politik,” ujarnya.
Hal inilah yang mendasarinya untuk mengkritisi transparansi anggaran dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam ranah keagamaan.
Kritik terhadap Sidang Isbat ini muncul karena kegiatan tersebut dilakukan berulang kali dalam anggaran setahun. sama diketahui, seremoni ini setidaknya digelar 3 kali.
“Tiga kali lah. Satu kali nanti Syawal kemudian nanti Zulhijah. Idul Adha,” tambahnya.
Bagi sebagian pihak, frekuensi dan biaya koordinasi fisik yang besar untuk agenda yang hasilnya sudah dapat diprediksi secara astronomis dianggap kurang bijaksana.
