BANDA ACEH – Kematian Musbahar (53), petani asal Kampung Pantanlah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, menjadi sorotan terkait penanganan konflik manusia dan satwa liar di Aceh. Korban meninggal setelah diinjak kawanan gajah saat berada di kebun miliknya pada Sabtu, 21 Februari 2026.
Peristiwa ini disebut bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian konflik manusia dan gajah yang berulang tanpa penyelesaian struktural di wilayah tersebut.
Lokasi kejadian selama ini dikenal sebagai jalur jelajah dan habitat penting gajah sumatera. Namun, penetapan kawasan konservasi dinilai tidak diiringi sistem perlindungan nyata bagi warga yang hidup berdampingan dengan satwa liar.
Advertisements
Korban diketahui mencoba menghalau gajah seorang diri. Kondisi itu dinilai mencerminkan minimnya kehadiran negara di lapangan, termasuk tidak adanya mekanisme mitigasi konflik yang dapat bekerja cepat.
Forum Jurnalis Lingkungan Aceh menilai tragedi tersebut sebagai kegagalan kebijakan yang bersifat sistemik. Negara dinilai lebih bersifat reaktif setelah korban jatuh, bukan mencegah sejak awal.
“Ini bukan kecelakaan alam. Ini akibat pembiaran. Negara gagal melindungi warga yang hidup di wilayah konflik satwa. Kebijakan konservasi hanya berhenti di dokumen, tidak pernah benar-benar bekerja di lapangan,” kata Koordinator Wilayah Tengah FJL Aceh, Yusradi, dalam keterangannya kepada media, Sabtu, 21 Februari 2026.
Ia menambahkan kawasan tersebut telah lama disebut sebagai wilayah konservasi gajah yang ditetapkan di tingkat nasional. Namun hingga kini, menurut dia, belum ada jaminan keselamatan bagi petani maupun kompensasi kerugian.
FJL juga mengungkap adanya laporan kematian seekor gajah di Aceh Tengah yang diduga tersengat kawat listrik bertegangan tinggi. Kondisi itu dinilai sebagai konsekuensi ketika warga terpaksa mengambil langkah berbahaya untuk melindungi lahan mereka.
Selain itu, kerusakan koridor gajah, fragmentasi hutan, serta penyempitan ruang hidup satwa akibat alih fungsi lahan disebut memperparah konflik.
Hal senada disampaikan Jaringan Gajah Nusantara. Sekretaris JGN, Muhammad Fadli, menilai konflik tersebut merupakan dampak kegagalan negara menjaga habitat dan jalur jelajah gajah.
“Konflik ini bukan soal gajah masuk kebun, tapi soal kebun dan permukiman yang dibiarkan masuk ke jalur gajah tanpa tata kelola. Negara gagal mengendalikan kerusakan habitat, lalu menyerahkan risikonya kepada rakyat kecil,” ujar Fadli.
Menurut dia, pemulihan koridor gajah harus menjadi prioritas kebijakan, bukan sekadar jargon konservasi.
Sementara itu, BKSDA Aceh menyampaikan duka cita dan kembali mengimbau warga agar tidak menghalau satwa liar secara mandiri. Namun imbauan tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Kematian Musbahar, yang terjadi berdekatan dengan kematian seekor gajah, disebut sebagai alarm keras atas kebijakan konservasi yang dinilai belum melindungi manusia maupun satwa. []
