0leh:Tony Rosyid
LEBARAN macet. Ini sudah umum. Terjadi di hampir wilayah Indonesia yang menjadi tujuan mudik.
Sementara, kota sepi karena ditinggalkan oleh para penghuninya. Hanya sebagian yang tinggal. Entah itu penduduk asli, pekerja yang tidak dapat cuti, atau perantau yang tidak cukup ongkos untuk mudik.
Kota jadi tempat ratapan bagi mereka yang tidak berkesempatan mudik. Nelongso!
Setiap lebaran, umumnya para perantau mudik. Balik ke kampung halaman. Kampung tempat kelahiran. Kampung dimana banyak cerita pedesaan tentang sawah, pegunungan, keluguan, kesederhanaan hingga kemiskinan.
Sebelum akhirnya migrasi ke kota dengan semua perubahan, pragmatisme dan segala kontaminasinya. Begitulah dunia modernitas kota dengan segala liquiditasnya (kerentanannya), kata Zygmunt Bauman, sosiolog dan filsuf Polandia abad 20.
Minimal sekali dalam setahun, para perantau itu mudik. Mereka bawa hasil keringatnya selama kerja setahun. Balik kampung untuk berbagi ampau atau membelanjakan uangnya.
Dari sinilah perputaran ekonomi di kampung bergerak. Selain saat pemilu ketika para politisi mendadak jadi “dermawan” dengan membeli suara mereka.
Ketika lebaran, warung-warung kecil di kampung ramai pembeli. Gojek laku. Angkutan kota-desa penuh. Di desa-desa, panen raya terjadi setiap lebaran. Bagi pedagang dan penjual jasa, inilah masa panen mereka.
Saat lebaran, para pekerja kelas bawah dapat rezeki berlimpah. Biasanya, penghasilan dua-tiga minggu bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka beberapa bulan kedepan. Berkah!
Mendadak! Di Jawa Barat, gubernurnya membuat keputusan mengagetkan. Sopir angkot, gojek dan becak, orang-orang kecil ini dilarang bekerja. Dua minggu harus libur. Seperti malaikat, Sang Gubernur memberi kompensasi.
“Libur saja, aku kasih kompensasi”.
Sekilas seperti kebijakan sangat mulia. Bahkan terlalu mulia. Suruh nganggur, lalu dikasih duit. Enak bukan?
Mari kita cermati. Pertama, larangan kerja terhadap gojek dan sopir angkot seolah menegaskan bahwa mereka adalah sumber masalah.
Karena sumber masalah, maka pekerjaan mereka harus dihentikan. Meski bersifat sementara, tetap saja tidak bisa menghilangkan kesan bahwa para pekerja kelas bawah itu sebagai sumber masalah kemacetan.
Apakah masyarakat Jawa Barat benar-benar tidak butuh angkot dan gojek saat lebaran? Ini pertanyaan fundamental yang mesti dijawab.
Lagi pula, tidak ada aturan di negeri ini yang para pekerja kelas bawah itu langgar. Bukankah negara ini menjamin pekerjaan apa saja bagi warganya selama tidak melanggar aturan. Clear! Kenapa dilarang?
