BANDA ACEH – Hasil penelitian terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap temuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menciptakan pemborosan keuangan negara.
Tidak tanggung-tanggung, potensi pemborosannya mencapai Rp1,27 triliun per pekan.
Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, mengungkapkan, dalam satu pekan atau minggu diperkirakan sekitar 62 juta porsi MBG telah disalurkan.
Sayangnya, puluhan juta porsi tersebut tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat yakni siswa sekolah.
Survei tersebut mengindikasikan banyak penerima manfaat menilai menu yang diberikan tidak sesuai dengan harapan atau takaran gizi.
“Jadi ada potensi uang negara yang terbuang karena MBG yang dibuang. Anak-anak kerap menolak, karena rasa yang tidak sesuai, kebersihan kurang serta kualitas gizi tak memadai,” katanya dalam jumpa pers virtual, Senin 23 Februari 2026.
Lebih lanjut ia menyampaikan, CELIOS mencatat skenario minimal dan maksimal potensi pemborosan.
Skenario minimal mengasumsikan 62 juta porsi yang terbuang menciptakan kerugian sekitar Rp622 miliar per pekan.
Sedangkan untuk skenario maksimal, dengan asumsi penolakan lebih tinggi karena menu dan gizi tak sesuai ekspektasi penerima, menimbulkan potensi negara merugi Rp1,27 triliun setiap minggunya.
“Kalau dilihat per bulan, dalam skenario minimal, dana itu bisa membiayai BPJS Kesehatan bagi 15,5 juta orang. Sedangkan dalam skenario maksimal, bisa digunakan untuk (BPJS Kesehatan) 31,6 juta orang,” sebut Isnawati.
Karena itu, pihaknya merekomendasikan pemerintah mengambil langkah tegas. Yakni, mulai dari moratorium sementara program MBG, reformasi total desain pelaksanaan sampai pada audit yang transparan.
Isnawati berpendapat, langkah di atas penting demi memastikan anggaran publik tidak terbuang dan program MBG benar-benar efektif meningkatkan gizi anak tanpa menciptakan inefisiensi.
Evaluasi menyeluruh sejak awal diperlukan supaya pemborosan tidak terus berulang dan membebani keuangan negara dalam jangka panjang.
“Rekomendasi kami tetap konsisten: moratorium, reformasi total MBG, dan audit transparansi, sehingga mampu mencegah pemborosan uang rakyat yang lebih besar,” ucapnya. ***
