BANDA ACEH – Rocky Gerung menyoroti kesepakatan dalam perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC, AS.
Menurut Rocky, perjanjian berkaitan tarif resiprokal kedua negara itu menghina Indonesia. Melalui kesepakatan tersebut, Trump terkesan ingin Indonesia menuruti apa yang ia inginkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rocky Gerung dalam dialog bersama Hersubeno Arief dalam tayangan video di akun YouTube Rocky Gerung Official, @RockyGerungOfficial_2024, dengan judul “Sangat Merugikan Indonesia! DPR Harus Batalkan Perjanjian Prabowo dengan Trump”.
“Memang setelah di-breakdown, dianalisis secara detail oleh para pengamat, ternyata perjanjian itu betul-betul menghina Indonesia. Jadi seolah-olah Donald Trump suruh tanda tangan semua yang gua mau ya, termasuk loloskan produk kita masuk ke pasar Indonesia tanpa perlu ada label halal segala macam kan,” kata Rocky, dikutip Minggu (22/2/2026).
Menurut Rocky, hal itu menjadi salah satu contoh bagaimana keinginan Trump untuk memposisikan diri sebagai penguasa ekonomi global sambil menghalangi Indonesia untuk berdagang dengan negara lain.
“Jadi soal kebebasan perdagangan juga sudah dikendalikan. Kita akhirnya nurut aja terhadap kelakuan brutal dari Donald Trump. Kenapa begitu? Ya karena kita butuh semacam persahabatan pura-pura dengan Donald Trump kan. Itu intinya kan,” kata Rocky.
Rocky turut menyoroti tarif yang sudah diteken kemudian dibatalkan Mahkamah Agung (MA) atau Supreme Court AS.
“Jadi sekali lagi kita mau lihat apa sebetulnya yang menyebabkan negeri ini jadi bulan-bulanan dari Donald Trump. Dia janjikan 19% tiba-tiba dibatalin oleh sistem hukum Amerika lalu dia pergi pada 10%. Kita nggak tahu mau ngapain itu,” kata Rocky.
Rocky menilai pemerintah perlu memikirkan langkah baru setelah Trump merevisi tarif resiprokal untuk semua negara. Menurutnya, Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk turut melakukan revisi terhadap perjanjian dagang kedua negara.
Menurutnya, pembatalan tarif oleh sistem hukum di AS menjadi permasalahan baru, mengingat Indonesia sudah terlanjur meneken perjanjian. Sementara, kata Rocky, tarif yang ditawarkan sebetulnya hanya 10%.
“Jadi klausul-klausul dalam perjanjian itu tidak kita baca dengan baik sebetulnya dan itu menandakan bahwa kapasitas diplomasi kita betul-betul rendah sekali atau sangat mungkin bahwa menteri-menteri yang ditugaskan oleh Pak Prabowo tidak membaca secara kritis legal drafting dari perjanjian yang kita teken kemarin dan itu sebetulnya menghina kecerdasan bangsa ini,” tutur Rocky.
