Djarot PDIP Sebut Pasangan Prabowo-Gibran adalah Neo-Orde Baru Masa Kini

BANDA ACEH – Pasangan Prabowo-Gibran dinilai lahir dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengatakan rakyat semakin cerdas di dalam melihat rekayasa hukum yang terjadi di MK ini.

Selain itu kata dia, rakyat juga bereaksi keras melihat mobilisasi aparat menurunkan bendera, baliho, dan berbagai atribut dukungan terhadap Ganjar-Mahfud MD di Bali.

“Rakyat bereaksi keras atas mobilisasi aparat dengan melakukan penurunan bendera, baliho, dan berbagai atribut dukungan terhadap Ganjar-Mahfud MD,” kata Djarot dalam keterangannya, Sabtu (4/11/2023).

Menurut Djarot, spiritualitas bangsa Indonesia mengajarkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang demi ambisi kekuasaan dan cinta terhadap keponakan, sampai MK dikebiri, dan demokrasi pun mati.

“Kini kekuatan moral lahir kembali. Inilah fondasi terpenting Ganjar-Mahfud MD, kokoh pada moral kebenaran dan berdedikasi total pada rakyat, bangsa, dan negara, bukan pada keluarga,” tegas Djarot.

Kata Djarot, PDIP pun percaya pada integritas Majelis Kehormatan MK untuk benar-benar obyektif dan mengedepankan sikap kenegarawanan.

Apalagi, kuatnya gerakan dari para budayawan, cendekiawan, kelompok pro demokrasi, para ahli hukum tata negara hingga pergerakan tokoh-tokoh berintegritas tinggi dari berbagai perguruan tinggi menjadi kekuatan moral yang sangat dahsyat di dalam meluruskan jalannya demokrasi.

“Terus bergerak, Ganjar-Mahfud MD pastikan akan terus perkuat demokrasi. Bersama kita hadapi Prabowo-Gibran sebagai cerminkan Neo-Orde Baru Masa Kini,” jelas Djarot.

Djarot juga mengajak seluruh partai Politik pengusung, relawan, dan simpatisan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bergerak semakin masif menggalang kekuatan rakyat bagi pemimpin visioner, berpengalaman, jujur, dan mampu menciptakan terang keadilan bagi semua orang.

Menurutnya kemenangan dimulai dari rakyat yang fokus bergerak di akar rumput.

Sebab. kata Djarot rakyat semakin cerdas di dalam melihat rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan mobilisasi aparat.

Sumber: Gelora