PBNU Banyak Dirundung Masalah: Gus Yahya, Kiai Miftahul Ahyar dan Gus Ipul Harus Dicopot Semua

BANDA ACEH –  Polemik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian meruncing. Setelah sebelumnya Rais Aam PBNU KH Miftahul Ahyar mencopot Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, berikutnya Gus Yahya mencopot Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Bendahara Umum Gudfan Arif.Ulama karismatik NU yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet KH Faris Fuad Hasyim mengaku sangat kecewa melihat polemik yang terjadi di tubuh PBNU saat ini.

”Jujur, wallahi, billahi, saya sangat kecewa sekali,” ungkap putra dari mantan Rais Syuriah PBNU, KH Fuad Hasyim Buntet, dalam video ceramahnya yang viral di berbagai platform media sosial, dikutip Kamis (4/12/2025).

Melihat kondisi kerusakan yang terjadi di tubuh PBNU saat ini, menurut Gus Faris, tidak bisa hanya menyalahkan satu orang, namun sebagai kesalahan kolektif.

“Seharusnya yang harus dicopot bukan hanya ketua umum PBNU saja, tapi Rais Aam-nya juga harus dicopot dan sekjennya Gus Ipul juga harus dicopot,” ujar Gus Faris.

Dalam pidatonya di sebuah pengajian agama, Gus Faris mengurai bahwa sepanjang sejarah PBNU, kepengurusan periode kepemimpinan KH Miftahul Ahyar, Gus Yahya, dan Gus Ipul dinilai paling banyak terjadi masalah.

Bahkan, masalah besar di tubuh PBNU terjadi sesaat setelah penyusunan pengurus PBNU usai Muktamar Lampung pada akhir 2021 lalu, yakni penunjukan Mardani H Maming sebagai bendahara umum PBNU.

Baru beberapa saat menjabat sebagai bendahara umum, PBNU diguncang prahara hebat karena baru pertama dalam sejarah, ada pengurus inti aktif PBNU yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan bupati Tanah Bumbu tersebut kemudian divonis bersalah dalam kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu.

Mardani Maming dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, namun belakangan kasasinya dikabulkan MA dan hukumannya dipotong menjadi 10 tahun penjara.

”Itu memalukan NU. Lucunya, ketua umum PBNU konferensi pers, katanya bilang ‘saya mau memberikan bantuan hukum kepada Mardani Maming’. Dalam hati saya ngomong, kok memberikan bantuan hukum, apa kaitannya dengan PBNU?” ungkapnya.

Menurut Gus Faris, Mardani Maming dicokok KPK karena kasus suap tambang.

”Seharusnya kalau ketua umum PBNU ini objektif, statemennya tidak seperti itu. Harusnya statemennya ‘Maming saya berhentikan dulu sebagai pengurus PBNU, sampai kasus hukumnya selesai, kita hormati penegakan hukum di negara ini, kita hormati supremasi hukum di negara ini,” katanya.

Persoalan besar kedua adalah soal pengelolaan tambang yang memicu banyak faksi di tubuh PBNU.

Menurutnya, konflik di tubuh PBNU saat ini bukan tentang langkah Gus Yahya yang mengundang tokoh Yahudi, Peter Berkowitz ke Indonesia, namun tentang pengelolaan tambang yang memicu perpecahan di tubuh PBNU.

”Soal isu Yahudi hanya kamuflase semata. Ini soal pengelolaan tambang yang memunculkan berbagai faksi. Mereka semua menginginkan pengelolaan tambang yang diberikan Presiden Jokowi kepada NU, ini sesuai dengan keinginan mereka masing-masing,” ungkapnya.

Menurutnya, pergerakan para elite PBNU dalam soal tambang bukan berorientasi untuk kesejahteraan NU sebagai organisasi Islam keagamaan terbesar, namun untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan kelompok faksi yang ada di PBNU.

Padahal pada 2012, Lembaga Bahsul Masail NU sudah memutuskan bahwa pengelolaan tambang hukumnya haram dilakukan oleh swasta. Kemudian pada 2024, PBNU menerima hadiah dari Presiden Jokowi untuk mengelola tambang.

”Dan itu diamini oleh ketua PBNU, Sekjen PBNU, dan Rais Aam PBNU. Lucu…! NU yang membuat hukum, NU sendiri yang melanggarnya,” katanya.

Ketiga, Gus Faris mengutip pernyataan Mahfud MD, pada kepemimpinan PBNU oleh KH Hasyim Muzadi, NU bersama Muhammadiyah meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan segala jenis lembaga atau badan yang berkaitan dengan pengelolaan tambang karena menjadi gudangnya korupsi yang nilainya triliunan. MK kemudian membubarkan BP Migas.

”Ironisnya di hari ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berkonflik gara-gara pengelolaan tambang,” ungkapnya.***