LBH Kecam Tindakan Represif Tentara Terhadap Aksi Warga Aceh Tuntut Status Bencana Nasional

Bencana Sumatera

Guru Besar UPN Veteran Yogyakarta Apresiasi Kesigapan Polda Aceh Tangani Bencana

20/02/2026

Dua Hari Puasa Tinjau Lokasi Banjir, Kapolda Marzuki: Iman Masyarakat Aceh Kuat

20/02/2026

Mendagri dan Wagub Fadhlullah Tinjau Langkahan Aceh Utara Hingga Serahkan Bantuan

21/02/2026

BANDA ACEH – Sejumlah warga di Kota Lhokseumawe, Aceh, dilaporkan melakukan aksi mengibarkan bendera putih pada Kamis (25/12/2025).

Aksi yang dilakukan untuk menuntut pemerintah menetapkan status bencana nasional itu berujung bentrok dengan aparat lantaran adanya pengibaran bendera bulan bintang yang identik dengan GAM dalam aksi tersebut.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mengatakan aksi pengibaran bendera putih itu merupakan wujud kekecewaan masyarakat Aceh terkait lambannya penanganan pemerintah menangani bencana. Menurut dia, masyarakat meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional agar penanganan di lapangan bisa lebih optimal.

“Kami memang dari awal, sejak dua minggu yang lalu, kami sudah meminta agar ini ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi pemerintah sepertinya enggan melakukan mekanisme itu, sehingga masyarakat Aceh secara bersama-sama dengan kesadaran alamiah itu menaikkan bendera putih,” kata dia melalui keterangannya melalui Instagram LBH Banda Aceh, yang dikutip Republika Jumat (26/12/2025).

Ia menegaskan, pengibaran bendera putih merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat Aceh. Namun, ia menyayangkan sikap aparat yang berlebihan dalam menghadapi aksi tersebut.

Aulianda menilai, pemerintah saat ini terlalu paranoid terhadap simbol bendera putih itu. Alhasil, segala bendera yang dikibarkan selain Merah Putih dianggap mengganggu integritas bangsa dan perlawanan terhadap pemerintah, sehingga harus menerjunkan tentara untuk melakukan pembubaran.

“Ini saya pikir tindakan yang berlebihan dan tidak perlu dilakukan dalam sebuah pemerintahan yang katanya demokratis,” kata dia.

Ihwal adanya pengibaran bendera bulan bintang yang identik dengan GAM, Aulianda menilai, hal itu semestinya dapat diselesaikan secara persuasif. Artinya, penyelesaian masalah itu tidak harus dengan melibatkan tentara di lapangan.

“Karena ketika di lapangan, prajurit itu sudah berhadapan langsung dengan massa. Sudah pasti tidak ada dialog. Pasti akan muncul konfrontasi dan di situlah senjata akhirnya mengambil peran,” kata dia.

Alih-alih mengurusi aksi warga, menurut dia, tentara bisa lebih fokus untuk menangani bencana di Aceh, seperti membangun jalan, jembatan, hingga membantu penyaluran logistik. Ia menilai, tentara tidak semestinya masuk ke dalam urusan Politik.

“Tentara harus jauh-jauh dari politik, karena kalau tentara sudah berpolitik, yang muncul itu kekerasan, bukan pemikiran. Kita sama-sama tahu, praktik militerisme tidak ideal dalam situasi demokratis,” ujar dia.