BANDA ACEH — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi melontarkan kritik keras ke pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya memundurkan amanat reformasi dan demokrasi.
Kritik itu dilontarkan Islah melalui cuitan di akun X-nya, @Islah_bahrawi yang dilihat WartaKotalive.com, Jumat (2/1/2026).
Ia menilai supremasi sipil dibuntungi perlahan oleh pemerintahan Prabowo dengan segala kebijakannya, mulai dari dipenjaranya aktivis sampai usulan kepala daerah dipilih DPRD.
“Aktivis di penjara. Konten kreator kritis diintimidasi hingga ke rumahnya. Kepala daerah kemungkinan “diorder dari atas” untuk dipilih DPRD. 140 batalyon tentara tambahan akan dibentuk. Militerisasi akan ada di mana-mana. Supremasi sipil dibuntungi perlahan. Polisi jadi “pramuka”. Kebijakan Politik dan ekonomi tak tentu arahnya,” kata Islah.
Dengan tegas ia menyindir banyak pihak yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Makan tuh pemerintahan yang elu dukung habis-habisan! Gua? Gua lobet 16 persen. Dan gua bangga bukan bagian dari kalian yang ikut serta memundurkan amanat Reformasi dan Demokrasi,” kata Islah.
Islah diketahui mendukung pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 lalu yang dipastikan kalah karena hanya memperoleh 16 persen suara.
Sebelumnya Prabowo melontarkan wacana kepala daerah dipilih DPRD di HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul Bogor, Kamis (12/12/2024) lalu.
Usulan itu dilontarkannya saat mengkritik sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal, sehingga harus diperbaiki.
Ia pun mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota hendaknya kembali dipilih oleh DPRD.
Hal itu katanya serupa dengan pemilu di negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien karena kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” kata Prabowo.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati.”
Usulan Prabowo agar kepala daerah dipilih DPRD ini pun mendapat dukungan dari sederet partai politik.
Diantaranya Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Partai Golkar (Golongan Karya), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ummat, Partai NasDem (Nasional Demokrat), sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutnya layak mempertimbangkan juga: Apresiasi Islah Dua Kubu PBNU, Idrus Marham: Muktamar Jalan Konstitusional Selamatkan NU
“Aktivis di penjara. Konten kreator kritis diintimidasi hingga ke rumahnya. Kepala daerah kemungkinan “diorder dari atas” untuk dipilih DPRD. 140 batalyon tentara tambahan akan dibentuk. Militerisasi akan ada di mana-mana. Supremasi sipil dibuntungi perlahan. Polisi jadi “pramuka”. Kebijakan politik dan ekonomi tak tentu arahnya,” kata Islah.
Dengan tegas ia menyindir banyak pihak yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Makan tuh pemerintahan yang elu dukung habis-habisan! Gua? Gua lobet 16 persen. Dan gua bangga bukan bagian dari kalian yang ikut serta memundurkan amanat Reformasi dan Demokrasi,” kata Islah.
Islah diketahui mendukung pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 lalu yang dipastikan kalah karena hanya memperoleh 16 persen suara.
Sebelumnya Prabowo melontarkan wacana kepala daerah dipilih DPRD di HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul Bogor, Kamis (12/12/2024) lalu.
Usulan itu dilontarkannya saat mengkritik sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal, sehingga harus diperbaiki.
Ia pun mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota hendaknya kembali dipilih oleh DPRD.
Hal itu katanya serupa dengan pemilu di negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien karena kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” kata Prabowo.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati.”
Usulan Prabowo agar kepala daerah dipilih DPRD ini pun mendapat dukungan dari sederet partai politik.
Diantaranya Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Partai Golkar (Golongan Karya), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ummat, Partai NasDem (Nasional Demokrat), sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutnya layak mempertimbangkan
