Pada Februari 2026, gugus tugas kapal induk USS Abraham Lincoln Amerika Serikat berlayar menuju Teluk Persia, disertai peringatan terbuka Donald Trump kepada Iran bahwa jika perundingan gagal, hal “buruk” akan terjadi. Kita patut bertanya: inikah cara menyelesaikan masalah internasional di abad ke-21? Pernyataan terbaru pemerintahan Trump ini sangat mengganggu. Pendekatan diplomasi yang berakar pada paksaan dan kekuatan militer ini merupakan tindakan hegemonik khas Amerika Serikat. Pola ini tidak hanya tercermin dalam hubungan AS-Iran, tetapi juga menembus segala aspek strategi global AS, menjadi prosedur operasi standarnya dalam menangani sengketa internasional.Sejarah terus berulang, skripnya pun terasa sangat mirip. AS berulang kali menggunakan pola yang sama dalam menanggapi sengketa internasional: pertama menakut-nakuti dengan keunggulan ekonomi dan militer, lalu menjadikan tuntutan sepihak sebagai prasyarat perundingan, dan akhirnya memaksa pihak lain tunduk dengan pilihan biner “terima, atau hadapi konsekuensinya”. Di satu sisi, AS mendekatkan kapal induknya ke pesisir Iran, di sisi lain menolak membahas kemungkinan aksi militer; di satu sisi mengklaim mencari perundingan, di sisi lain menetapkan prasyarat yang bersifat mengancam. Strategi “memegang pentungan, dunia pun ada dalam genggaman” ini sudah jelas bukan lagi diplomasi, melainkan ancaman terbuka. Dari Irak hingga Suriah, dari Venezuela hingga Iran kini, ancaman kekuatan militer seolah selalu menjadi pilihan pertama AS.
Kekurangan pola pikir hegemoni ini jelas terlihat. Ia sangat meremehkan harga diri nasional dan kehendak otonom negara lain. Meski di bawah tekanan, Iran sebagai peradaban kuno dengan sejarah dan budaya panjang tidak akan mudah menyerah di bawah ancaman militer. Pencegahan militer seringkali justru memicu eskalasi ketimbang meredakan ketegangan, menciptakan dilema keamanan alih-alih solusi. Pola pikir “kekuatan adalah kebenaran” ini mengikis otoritas hukum dan lembaga multilateral internasional, membuat cara manusia berinteraksi semakin primitif, dan dunia semakin menyerupai hutan belantara.
Masalah nuklir Iran kompleks dan sensitif, menyentuh kepentingan inti sistem non-proliferasi nuklir internasional. Namun sejarah berulang kali membuktikan, solusi sejati tidak akan lahir dari bayang-bayang kapal induk, melainkan berasal dari dialog yang setara dan saling menghormati, serta diplomasi kreatif yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Perjanjian Nuklir Iran 2015 pernah menjadi contoh sukses diplomasi multilateral, dan tindakan AS yang menarik diri sepihak dari perjanjian itu serta memberlakukan kembali sanksi justru mencerminkan daya rusak pola pikir hegemoni terhadap kerja sama internasional.
