0leh:Rosadi Jamani
DUH, Mulyono kenapa jadi begini. Tapi, ini bukan Mulyono yang itu. Ini Mulyono, pegawai pajak, anak buah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Ditangkap KPK nilep uang rakyat yang aktif bayar pajak. Mari kita kenalan dengan spesies Mulyono.
Nama lengkapnya, Mulyono Purwo Wijoyo, alias Ki Mulyono, Kepala KPP Madya Banjarmasin. Ia dalang wayang kulit yang di panggung piawai menggerakkan tokoh dari balik kelir, dan di dunia nyata.
Ternyata, piawai juga menggerakkan uang restitusi PPN puluhan miliar dari balik meja kantor. Bravo. Aktingnya natural. Metodenya profesional.
Secara CV, Ki Mulyono ini ASN paket lengkap. Lulusan PKN STAN dan Universitas Indonesia. Kariernya menanjak mulus. Dari KPP Banjarmasin, lalu Kepala KPP Pratama Tanjung (2023). Puncaknya, Kepala KPP Madya Banjarmasin sejak Juni 2025.
Eselon III.a. Jabatan empuk, ruangan adem, stempel sakti. Di luar kantor, citranya makin bercahaya, founder sanggar seni, dalang kondang, lakon-lakonnya bicara keadilan dan kebenaran. Instagram @ki_mulyono.pw diikuti 43 ribu orang yang percaya beliau ini figur inspiratif. Lengkap. Tinggal satu yang bolong, integritas.
Tanggal 4 Februari 2026, KPK datang bukan sebagai penonton. Tapi, sebagai pemutus cerita. OTT di Banjarmasin. Tiga orang diamankan. Ki Mulyono, satu ASN pajak lain, dan satu pihak swasta yang kemungkinan besar tadinya senyum-senyum sambil berharap urusan lancar.
Barang bukti? Uang tunai lebih dari Rp1 miliar. Kalau ditumpuk bisa jadi bukit kecil. Di sini, itu cuma pelumas buat mempercepat restitusi PPN sektor perkebunan. Cepat sekali prosesnya. Negara bisa nunggu bertahun-tahun, tapi kalau ada fee, urusan kelar sekejap. Adil? Tentu. Adil versi pelaku.
Jangan salah, ini bukan kejadian tunggal. Januari 2026, KPK lebih dulu menggelar episode pembuka di KPP Madya Jakarta Utara. Delapan orang ditangkap, termasuk tiga pegawai pajak.
Modusnya lebih sadis: memangkas pajak sampai 80 persen lewat paket “all in” Rp23 miliar. Barang bukti ada emas, valuta asing, dan uang tunai Rp6,38 miliar.
Sekarang Februari baru empat hari, Banjarmasin ikut nyusul. Dua OTT pegawai pajak dalam sebulan. Rasanya KPK lagi main bingo korupsi, pajak, pajak lagi. Tinggal nunggu kolom lain terisi.
Purbaya Yudhi Sadewa pun angkat bicara dengan nada super tenang. Ini, katanya, “shock therapy.” Shock therapy? Lebih mirip terapi kejut gagal total, karena tiap bulan masih ada saja yang kesetrum ulang.
“Biar proses hukum berjalan,” katanya, sambil menjanjikan pendampingan hukum tanpa intervensi.
