BANDA ACEH – Ketua MPP PKS Mulyanto menyayangkan pemberian konsesi proyek panas bumi Telaga Ranu, Halmahera, kepada PT Ormat Geothermal Indonesia pada tahun 2023. Mulyanto menegaskan PT Ormat Geothermal Indonesia terbukti terafiliasi dengan Israel sehingga tidak layak mendapat konsesi mengelola sumber daya alam Indonesia.
“Praktik hubungan bisnis yang melibatkan entitas yang memiliki keterkaitan dengan Israel, termasuk dalam proyek-proyek strategis di sektor energi dan sumber daya, penting untuk dihindari,” kata Mulyanto dalam pesan elektronik yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 18 Februari 2026.
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 itu menyebut dalam situasi global yang semakin kompleks, Indonesia tetap harus menjaga konsistensi antara kebijakan ekonomi dan prinsip Politik luar negeri yang telah lama menjadi identitas bangsa.
Lanjut Mulyanto, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi dan bagian dari jati diri bangsa.
“Prinsip menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tidak hanya bersifat retorika, tetapi harus menjadi rujukan dalam seluruh kebijakan negara, termasuk kebijakan ekonomi dan investasi,” tegasnya.
Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan persepsi hubungan ekonomi dengan pihak yang terkait dengan Israel perlu dipertimbangkan secara matang, bukan hanya dari aspek teknis dan komersial, tetapi juga dari sudut pandang politik luar negeri, moral, dan sensitivitas publik.
“Kami memahami bahwa Indonesia hidup dalam sistem ekonomi global yang kompleks, di mana rantai kepemilikan dan investasi lintas negara seringkali sulit dipisahkan. Namun, kompleksitas globalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip dan konsistensi sikap negara dalam isu-isu kemanusiaan dan keadilan internasional,” jelas dia.
Menurutnya, pemerintah tetap memiliki ruang untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang pragmatis demi kepentingan nasional, khususnya dalam bidang energi, transisi menuju energi bersih, dan pembangunan berkelanjutan.
“Akan tetapi, pragmatisme tersebut harus dilandasi kehati-hatian dan kerangka komunikasi publik yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan dan polemik di tengah masyarakat,” tegasnya lagi.
“Kami menilai bahwa dalam proses pemberian konsesi melalui mekanisme lelang, pemerintah perlu memasukkan pertimbangan geopolitik dan kebijakan luar negeri sebagai salah satu parameter, selain aspek teknis, finansial, dan kapasitas investasi. Hal ini penting untuk menjaga integritas kebijakan negara secara menyeluruh,” tambahnya.
