Demonstrasi menuntut pemerintah dan DPRD Jabar menstabilkan harga minyak goreng.
BANDUNG — Ratusan mahasiswa kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (14/4/2022), tepatnya di Jalan Diponegoro. Tuntutan mereka kepada pemerintah di antaranya harga minyak goreng stabil dan penolakan terhadap penundaan pemilu 2024.
Pantauan lapangan, para mahasiswa masih melakukan orasi di tengah situasi cuaca hujan. Para petugas kepolisian dan aparat TNI melakukan penjagaan dan di depan kantor DPRD Jabar terdapat kawat berduri yang telah disimpan.
Koordinasi aksi dari Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Alby Rizla mengatakan, para mahasiswa kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah dan DPRD Jabar untuk menstabilkan harga minyak goreng. Selain itu, mereka menolak wacana penundaan pemilu 2024.
“Kita minta dialog langsung untuk bisa menyampaikan tuntutan ini kepada pusat,” ujarnya Kamis (14/4/2022). Ia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan aksi hingga waktu berbuka puasa. “Kita akan aksi sampai buka puasa bareng di titik aksi.”
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Barat Menggugat menggelar aksi demonstrasi di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Gedung Sate, Pemprov Jabar, Senin (11/4/2022). Mereka menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan periode dihentikan serta meminta pemerintah mengatasi kenaikan harga sembako.
Koordinator aksi, Andika Fibio mengatakan, tuntutan dari aksi yang dilakukan para mahasiswa, yaitu menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan tiga periode. Selain itu, meminta pemerintah mengatasi permasalahan harga sembako yang naik.
“Aliansi Mahasiswa Jabar ini kurang lebih beberapa universitas hadir UPI, Unisba, UIN, dan Algifari dan isu yang diangkat mengenai penundaan pemilu, tiga periode bahan pokok yang naik dan janji politik yang tidak terealisasi sepenuhnya,” ujarnya ditemui di tempat aksi.
Ia menuturkan, total mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi mencapai kurang lebih 800 orang. Pihaknya berencana melakukan aksi hingga bisa berkomunikasi dengan perwakilan dari pihak Pemprov Jabar dan DPRD Jabar.
Sumber: Republika