BANDA ACEH -Keputusan Presiden Joko Widodo melarang pengusaha ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng tak lantas menyelesaikan kenaikan harga yang membuat kantong masyarakat bolong.
Analisa dari Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, lonjakan harga migor yang dilatarbelakangi oleh kebijakan mekanisme pasar seharusnya diperbaiki oleh pemerintah.
Karena menurutnya, larangan ekspor tidak bakal membuat harga Migor berubah menjadi lebih murah. Akan tetapi justru pengusaha berpotensi menaikan kembali harga jual eceran Migor ke masyarakat, lantaran satu jaring pendapatannya ditutup aksesnya oleh pemerintah.
“Jadi belum bisa dipastikan harga minyak goreng akan turun, karena pengusaha sawit yang kehilangan pendapatan dari ekspor CPO akan kompensasikan kerugian ke margin harga produk turunan termasuk minyak goreng,” ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/4).
Selain itu, Bhima juga melihat perkembangan harga CPO di pasar internasional mulai naik sekitar 9 persen seminggu terakhir karena larangan ekspor. Sehingga dia memprediksi, keadaan akan menjadi lebih fatal lagi jika pelarangan ekspor hanya berlaku singkat.
“Sementara harga patokan CPO-nya tetap tinggi maka minyak goreng kemasan yang gunakan mekanisme pasar akan semakin mahal,” tuturnya.
“Faktor berikutnya juga momentum lebaran di mana permintaan sedang tinggi untuk kebutuhan rumah tangga dan warung makanan,” demikian Bhima menambahkan.
