BANDA ACEH -Apa yang terjadi di Ukraina telah membuat marah dunia internasional. Invasi Rusia yang dilalukan sejak 24 Februari telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat parah serta kerusakan-kerusakan.
Tercatat sebanyak 7.533 sarana prasarana sipil, termasuk 1.499 lembaga pendidikan, 231 lembaga kesehatan, 173 pabrik dan perusahaan, sedikitnya 75 gedung perkantoran, 277 jembatan dan jembatan penyeberangan, 11 lapangan udara militer, 11 bandara dan 2 pelabuhan, serta sedikitnya 23.000 kilometer jalan dan 32.000 meter persegi perumahan, rusak, hancur atau disita oleh Rusia.
Total kerugian ekonomi langsung Ukraina yang disebabkan oleh agresi Rusia sudah melebihi 600 miliar dolar AS dan terus bertambah.
Akivis HAM, Natalius Pigai dalam pernyataannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL mengatakan, bukan hanya kerusakan fasilitas saja, tetapi ada banyak pelanggaran yang telah dilakukan Rusia di Ukraina.
“Point di bawah ini melanggar pasal 49 Konvensi Jenewa untuk Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang 1949 dan pasal 85 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa,” tulisnya.
Kata Pigai, Rusia memindahkan paksa warga Ukraina, termasuk anak-anak tanpa pendamping ke wilayah yang tidak berada di bawah kendali pemerintah atau ke Federasi Rusia dan Belarusia.
Ia juga mengungkapkan pont lainnya yang terkait dengan pelanggaran pasal 51 Konvensi Jenewa untuk Perlindungan Orang Sipil pada Waktu Perang tanggal 8 Desember 1949, pasal 23 Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat tanggal 18 Oktober 1907, dan norma-norma Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak dan Konvensi Eropa tentang Pelaksanaan Hak Anak.
Tokoh HAM ini menjabarkan apa yang disebutnya sebagai “laporan langsung dari Kiev tentang situasi dan tragedi kemanusiaan di wilayah Ukraina yang diduduki sementara oleh Rusia dan di wilayah lainnya yang baru direbut kembali”.
Agresi bersenjata yang menakutkan dari Federasi Rusia terhadap Ukraina telah merenggut ribuan nyawa penduduk Ukraina. Selain menghancurkan infrastruktur dan merusak potensi ekonomi.
Di wilayah yang diduduki sementara, Rusia menunjuk administrator pendudukannya. Mencoba untuk melakukan apa yang disebut “referendum”, memaksakan pendidikan dalam bahasa Rusia, secara paksa memindahkan wanita dan anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia dan Belarusia serta mewajibkan pria Ukraina masuk ke dalam angkatan bersenjata Rusia.
“Situasi kemanusiaan dan evakuasi warga Ukraina, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Reintegrasi Wilayah sejak 5 Maret 2022, Ukraina melalui Komite Palang Merah Internasional mengusulkan 391 koridor kemanusiaan ke Federasi Rusia untuk mengevakuasi warga sipil dari daerah permusuhan serta untuk menyediakan bantuan kemanusiaan. Dari 319 koridor kemanusiaan yang disetujui Rusia, hanya 153 yang benar-benar terlaksana.” isi laporan tersebut.
Selanjutnya 166 koridor yang disepakati bersama tidak terjadi karena penundaan bus evakuasi di pos pemeriksaan pasukan pendudukan, pelanggaran gencatan senjata oleh Rusia, penyitaan kendaraan dengan bantuan kemanusiaan serta penangkapan pengemudi dan orang yang mendampinginya oleh Rusia.”
Sampai hari ini, pihak Rusia tidak menyetujui satu koridor kemanusiaan. Situasi paling sulit untuk koridor kemanusiaan adalah di wilayah Donetsk, khususnya terkait evakuasi dari Mariupol dan Volnovakha.
Di Mariupol, bencana kemanusiaan meluas, banyak warga sipil berlindung di ruang bawah tanah dalam keadaan tanpa air dan makanan.
“Pada tanggal 20 April 2022 telah disepakati koridor untuk mengevakuasi perempuan, anak-anak dan orang tua dari Mariupol. Namun karena penembakan yang terus berlanjut, evakuasi tidak mungkin dilakukan sejak 21 April 2022,” isi laporan itu.
Hingga 26 April 2022, sebanyak 291.635 orang telah dievakuasi, dengan banyak di antaranya menggunakan mobil pribadi.
Kementerian Dalam Negeri Ukraina mencatat 40 fakta penembakan oleh tentara Rusia dari konvoi evakuasi yang bergerak di sepanjang “koridor hijau” serta 19 fakta penembakan dari senjata ringan kendaraan sipil di jalan evakuasi mereka. Ada fakta perampasan properti yang tidak sah dari warga yang dievakuasi oleh perwakilan Federasi Rusia.
