Bicara Pancasila, La Nyalla Sebut Ada yang Ingin Pisahkan Agama dan Negara

  Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan ada keinginan pihak tertentu untuk memisahkan agama dan negara di Indonesia. Padahal, kata dia, Indonesia adalah negara berketuhanan seperti yang tertulis dalam Sila Pertama Pancasila.

“Apabila negara ini adalah negara yang berketuhanan seperti tertulis dalam Sila Pertama Pancasila, mengapa negara ini cenderung menjadi sekuler dengan adanya keinginan pihak tertentu memisahkan agama dan negara,” katanya dalam Simposium Nasional “Gerakan Pembumian Pancasila” di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin, 30 Mei 2022.

Simposium yang digelar di Ende itu merupakan rangkaian acara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

La Nyalla mempertanyakan apakah Pancasila masih konsisten diterapkan sebagai falsafah dan landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia karena agama kerap disebut politik identitas yang seharusnya hanya pantas berada di wilayah privat sehingga cocok berada di masjid, gereja, pura, vihara, dan tempat peribadatan lainnya.

“Akibatnya apa? Kita menyaksikan polarisasi masyarakat semakin meningkat akibat pertentangan politik Identitas. Sampai-sampai anak bangsa kita secara tidak sadar seolah membenturkan pilihan antara Pancasila atau agama. Padahal tidak ada satu tesis pun yang menjelaskan bahwa Pancasila bertentangan dengan agama,” kata Senator asal Surabaya, Provinsi Jawa Timur itu.

Apalagi, menurut dia, sangat jelas bahwa Pasal 29 Ayat 1 Konstitusi Indonesia tegas berbunyi Negara Berdasar Atas Ketuhanan yang Maha Esa, artinya negara ini adalah negara yang berketuhanan sehingga tidak ada tempat bagi orang yang antiagama.

La Nyalla mengajak semua peserta simposium untuk mengingat kembali pada tanggal 13 November 1998 saat Reformasi melalui Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998, MPR telah mencabut Ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Alasan pencabutan, kata dia, Ketetapan MPR tentang P4 karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

Ia mengatakan sejak November 1998, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

“Demi apa semua itu dilakukan? Jawabnya demi menjadi bangsa lain. Demi menjadi bangsa yang dianggap Demokratis dalam ukuran kaca mata Barat. Inilah yang kerap saya sebut bahwa kita sebagai bangsa telah durhaka kepada para pendiri bangsa,” tegasnya.