Lili disebut menerima gratifikasi berupa fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika.
JAKARTA — Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku bakal segera menggelar sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar (LPS). Sidang dilakukan berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan wakil ketua KPK tersebut.
“Ya sidang etik bagi LPS dijadwalkan tanggal 5 juli 2022,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsudin Haris di Jakarta, Jumat (1/7).
Syamsuddin mengatakan, sidang terhadap mantan wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu bakal dilakukan tertutup. Dia melanjutkan, hal itu sesuai peraturan Dewas terkait sidang etik.
“Kecuali pembacaan putusan yang dilakukan terbuka,” lanjut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini.
Seperti diketahui, Lili Pintauli Siregar kembali dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Wakil Ketua KPK itu disebut-sebut menerima gratifikasi berupa fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika.
Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP per tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red. Selain itu, Lili juga diyakini mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada tanggal 16 Maret sampai 22 Maret 2022.
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar membantu menjaga nama baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MAKI meminta Lili mundur sebagai komisioner lantaran diduga menerima gratifikasi dari Pertamina.
“Bu LPS, saya minta tolong jagalah KPK dan jagalah pemberantasan korupsi agar tetap didukung rakyat dengan cara hanya satu yaitu mundur,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.
Disaat yang bersamaan, beredar kabar bahwa Lili Pintauli Siregar telah mengundurkan diri sebagai komisioner lembaga antirasuah. Sayangnya, Ketua KPK Firli Bahuri enggan menanggapi kabar tersebut. Dia mengaku belum mengetahui ada isu pengunduran diri Lili Pintauli.
“Wah aku belum tahu,” kata Komisaris Jendral Polisi itu usai rapat kerja laporan kinerja KPK dengan Komisi III DPR RI.
Sumber: Republika
