BANDA ACEH – Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengisi kekosongan hukum pelaksanaan pemilu di 3 daerah otonomi baru (DOB) Papua perlu melibatkan seluruh parpol yang akan menjadi peserta Pemilu Serentak 2024.
Begitu harapan Kepala Badan Pengkajian Strategis Kepesertaan dan Pemenangan (BPSKP) Pemilu Partai Buruh, Said Salahudin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/7).
“Saya meminta kepada penyelenggara pemilu (KPU) tidak terbatas membicarakan dengan 9 parpol di DPR RI,” ujar Said.
Menurutnya, pemekaran Provinsi Papua menjadi 3 provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, berdampak pada kesiapan seluruh parpol dalam memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu Serentak 2024.
“KPU tidak boleh lupa bahwa DOB ini berdampak pada syarat-syarat terkait kepengurusan parpol,” imbuh Said menegaskan.
Pakar hukum tata negara jebolan Universitas Indonesia ini mengatakan, setidaknya ada 4 hal pokok yang harus dipersiapkan seluruh parpol calon peserta pemilu apabila 3 DOB Papua menjadi daerah pemilihan (dapil).
“Ini berdampak langsung pada kepengurusan karena ada perubahan alamat pengurus, kantor pengurus parpol, nomor rekening pengurus parpol, dan keanggotaan menjadi harus bertambah. Itu kan harus disesuaikan,” paparnya.
Oleh karena itu, sebelum KPU lebih jauh membahas instrumen hukum yang akan dipakai untuk pelaksanaan pemilu di 3 DOB Papua, Said menyarankan agar dibuka ruang diskusi dengan seluruh parpol terkait hal ini.
“JIka dibahas di DPR saja itu cuma representasi 9 parpol. Tapi ada lebih dari 9 parpol yang akan menjadi peserta pemilu 2024. Mereka perlu dimintai masukannya,” demikian Said.
