Penanganan kasus korupsi besar beberapa waktu terakhir tak bisa diklaim kerja KPK.
JAKARTA — Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan saat ini indeks perilaku anti korupsi naik 0,5 persen. Namun, kinerja Ketua KPK Firli Bahuri dalam penanganan korupsi hingga saat ini masih perdebatan.
“Disatu sisi memang banyak penanganan kasus korupsi, namun hal itu tidak bisa diklaim semata hasil kerja KPK. Sebab, penanganan korupsi bukan hanya oleh KPK tapi juga Polri dan Kejaksaan Agung. Apalagi belakangan ini Polri juga intens menangani kasus-kasus korupsi,” katanya pada Selasa (2/8/2022).
Kemudian, ia melanjutkan penanganan kasus-kasus korupsi yang dilakukan KPK belakangan ini bukanlah koruptor kelas kakap. KPK terkesan menangani kasus-kasus korupsi kelas teri. “Jadi, agak aneh kalau ada pihak yang menilai Firli terlalu agresif menangani korupsi. Justru KPK selama dipimpin Firli terkesan mundur dalam penanganan korupsi di tanah air,” kata dia.
Karena itu, sudah selayaknya salah satu kriteria capres mendatang sosok antikorupsi. Hal itu diperlukan agar komando tegas pemberantasan korupsi datang dari presiden. Presiden mendatang diharapkan memprioritaskan pemberantasan korupsi, bukan hanya basa basi dan panas-panas tahi ayam seperti yang terjadi saat ini.
Ia menambahkan Firli tampaknya belum memenuhi kriteria capres yang antikorupsi. Selain itu, Firli belum layak dinilai sebagai sosok antikorupsi hanya karena Ketua KPK. “Firli perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat dinilai anti korupsi. Untuk itu, Firli harus membuktikan mampu mengungkap kasus-kasus korupsi kakap, bukan hanya kelas teri,” kata dia.
Sumber: Republika
