Lalu sebanyak 27 persen responden meminta agar kebijakan itu ditunda.
JAKARTA — Pemilik kendaraan, pemilik barang, dan pengemudi truk keberatan dengan rencana penerapan kebijakan Over Dimensi dan Over Load (ODOL). Mereka berharap kembali kebijakan yang akan diberlakukan awal 2023 ini ditunda sambil menunggu kondisi perekonomian stabil.
Keberatan itu muncul dari hasil survei penetapan ODOL yang dilakukan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti sebagai salah satu tugas Tridharmanya. Penelitian dilakukan oleh beberapa orang dosen untuk mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan pelaksanaan penerapan kebijakan ODOL ini.
Sekretaris Direktorat P3M ITL Trisakti, Simon Gultom, mengatakan hasil survei yang telah dilakukan menunjukkan data bahwa pelaksanaan ODOL tahun 2023 sangat memberatkan. Hal itu dinyatakan oleh 45 persen responden. Lalu sebanyak 27 persen responden meminta agar kebijakan itu ditunda.
Adapun yang menyatakan tidak setuju ada 20 persen orang dan delapan persen menyatakan setuju. “Maka dalam penelitian ini para dosen menyarankan agar pemerintah dapat menunda dengan pertimbangan risiko risiko yang mungkin akan terjadi dan sebaiknya melakukan kordinasi dengan kementerian terkait dan disampaikan kepada kepala pemerintahan yaitu Presiden,” ujar Simon.
Penelitian dosen ini dilakukan di pusat pasar sayur dan buah di Pasar Induk Kramatjati dan pasar sayur buah dan beras di Pasar Induk Cikopo, Purwakarta. Hasil pengumpulan data dengan tehnik sampling yang dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling.
Seperti yang telah terjadi, pada 2020 sampai 2021 dunia mengalami pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada seluruh sektor ekonomi termasuk jasa transportasi dan logistik. Para dosen dari ITL Trisakti yang dikoordinasikan oleh Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat (P3M) melakukan penelitian kepada para pemangku kepentingan.
Terutama mereka yang terdampak langsung seperti penyedia jasa transportasi dan pemilik barang, yang pada ujungnya merembet pada para petani dan penyedia kebutuhan sembilan barang pokok.
Sumber: Republika
