Pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang serampangan dan boros.
JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi ancaman di sektor perekonomian di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia. Meskipun banyak pihak yang menyebut bahwa Indonesia masih berada di titik yang aman.
Kendati demikian, dinamika perekonomian global, ditambah dengan persoalan politik dan keamanan di belahan dunia lain harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya lewat penggunaan anggaran yang cermat dan tak boros.
“Pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang serampangan, boros, dan tidak menguntungkan masyarakat,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Ecky Awal Muharam saat dihubungi, Senin (15/8/2022).
Salah satu yang harus diantisipasi pemerintah adalah konflik antara Ukraina dan Rusia. Dampak dari perselisihan kedua negara tersebut berimbas kepada krisis energi dan pangan, sehingga sangat berpengaruh terhadap Indonesia. “Mestinya, hal ini yang menjadi prioritas pemerintah sekarang. Keduanya berkontribusi terhadap peningkatan inflasi, padahal inflasi menggerus pendapatan riil masyarakat,” ujar Ecky.
Fraksi PKS mendorong agar pemerintah fokus untuk menyelesaikan persoalan riil di masyarakat terlebih dahulu. Pasalnya, ruang fiskal yang sangat terbatas saat ini tak memungkinkan untuk memenuhi seluruh program pemerintah, seperti proyek kereta cepat dan pembangunan ibu kota negara (IKN).
Seharusnya di momentum HUT ke-77 RI, prioritas fiskal secara total harus dialokasikan untuk membantu masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga pangan dan energi memiliki dampak instan terhadap kehidupan masyarakat saat ini. “Pemerintah harus memilah, mana kebutuhan prioritas dan mana yang keinginan. Anggaran kita sangat terbatas jika harus memaksakan pengeluaran ambisius yang tidak penting dan tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan. Jangan boros dan ambisius,” ujar anggota Komisi XI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
“Anggaran belanja sosial perlu ditambah, salah satu yang menjadi perhatian adalah subsidi upah dan bantuan langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian. Nisbah pendapatan yang dihasilkan akibat ledakan komoditas dapat digunakan untuk menambal subsidi minyak dan energi,” sambungnya.
Sumber: Republika
