Perajin menyebut subsidi alami masalah karena data dan izin Koperasi tahu-tempe
JAKARTA — Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) meminta pemerintah agar memperpanjang program subsidi kedelai untuk perajin tahu tempe yang telah berakhir pada Juli 2022 lalu. Pasalnya, realisasi volume penyaluran jauh dari target yang ditetapkan pemerintah sehingga banyak perajin belum mendapatkan pasokan subsidi.
Ketua Gakoptindo, Aip Syarifuddin menuturkan, dari target kedelai bersubsidi sebanyak 800 ribu ton, baru terealisasi 80 ribu ton atau 10 persen dari target.
Program subsidi itu berlangsung selama empat bulan, sejak April hingga Juli dengan target penyaluran per bulan 200 ribu ton. Di mana, pemerintah memberikan kedelai yang mendapatkan subsidi Rp 1.000 per kg melalu Perum Bulog, merespons tingginya harga kedelai saat ini.
“Program subsidi jalan, tapi tidak selancar seperti bayangan, banyak anggota koperasi yang minta diperpanjang,” kata Aip kepada Republika.co.id, Senin (12/9/2022).
Aip pun menjelaskan, alasan penyaluran subsidi kedelai karena masalah data anggota koperasi tahu-tempe Indonesia (Kopti) yang belum tuntas. Ia menyebut, persoalan utama lantaran banyak izin operasional Kopti yang telah mati dan tidak diurus.
Dari target 27 provinsi penyaluran subsidi kedelai, baru 16 provinsi yang bisa menyelesaikan persoalan perizinan tersebut. Pasalnya, data Kopti harus lengkap dengan identitas detail setiap anggotanya.
Itu pun, kata Aip, proses pendataan belum merata dalam satu provinsi sehingga belum semua perajin mendapatkan kedelai bersubsidi. “Contoh di Jakarta saja, ada lima wilayah Kopti, namanya izin juga belum lengkap semua jadi ada yang baru dapat subsidi di bulan kedua,” katanya.
Ia mengatakan, Gakoptindo sebagai organisasi di tingkat pusat telah meminta kepada Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) dan Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) untuk membentuk tim kerja yang membantu penyelesaian izin.
“Kami sudah meminta perpanjangan subsidi pada bulan Agustus dan pengurusan izn terus kami lakukan karena itu dibutuhkan,” kata dia.
Izin Kopti, dibutuhkan juga untuk kebutuhan pinjaman permodalan ke bank hingga rencana ekspansi koperasi di Indonesia untuk melakukan ekspor produk olahan tahu dan tempe.
“Kita akan upayakan inovasi produk baru, seperti kripik tempe, naget tempe, rendang tempe yang berorientasi ekspor, ini membutuhkan administrasi,” ujar dia.
Sumber: Republika
