Politik elektoral di RI tidak mengenal loyalitas atas jasa partai terhadap tokoh.
JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menerima pinangan Partai Nasdem untuk diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian, ini kali kedua Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kembali ditinggalkan oleh gubernur yang pernah ia usung di DKI Jakarta.
Sebelumnya diketahui pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2012 silam PDIP bersama Gerindra mengusung pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama. Namun di tengah jalan, Jokowi memilih maju sebagai capres yang diusung PDIP pada Pilpres 2014 dan berhadapan dengan Prabowo.
“Politik elektoral kita memang tidak mengenal loyalitas pada partai yang telah berjasa, terlebih Jokowi memang bukan kader Gerindra, pun Anies Baswedan. Sehingga, konteks ini Prabowo tidak dapat disebut ditikung,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Republika, Kamis (6/10/2022).
Menurutnya, situasi ini terjadi karena situasi demokrasi elektoral di Indonesia di mana Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Meskipun capres maju dan diusung melalui Partai, namun partai tidak dapat mengikat tokoh agar tidak melampaui kepentingan partai.
“Artinya, Anies terkondisikan untuk meninggalkan Prabowo karena ia memiliki modal sendiri berkontestasi di Pilpres, justru ini kritik untuk Prabowo, kenapa ia tidak menjaga Anies agar tidak bergeser ke partai lain,” ucapnya.
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritong melihat fenomena tersebut sebagai nilai plus bagi Prabowo. Sebab, Prabowo dinilai mampu melihat potensi kepemimpinan seseorang dan mengantarkannya menjadi pemimpin yang diperhitungkan di Tanah Air.
“Jokowi misalnya, kariernya melejit dan sekarang menjadi presiden dua periode. Walaupun kerap mendapat kritik, namun Jokowi setidaknya mampu memimpin negeri yang besar dan heterogen,” kata Jamiluddin.
Pun dengan Anies yang menurutnya mampu memimpin Jakarta dengan berbagai prestasi nasional dan internasional. Bahkan saat ini dirinya didapuk oleh Partai Nasdem menjadi bakal calon presiden.
“Jadi, kalau pun Prabowo harus berhadapan dengan Jokowi dan kemungkinan tahun 2024 dengan Anies, tentu tidak ada yang perlu dipersoalkan. Baik Jokowi maupun Anies tidak melanggar hukum atau etika politik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, memang beredar video yang menyatakan Anies tidak akan nyapres bila Prabowo jadi capres. Namun, pernyataan Anies tersebut konteksnya dinilai untuk Pilpres 2019.
“Karena itu, tidak ada ingkar janji yang dilakukan Anies kepada Prabowo,” tuturnya.
“Jadi, Prabowo tidak akan kecewa, apalagi merasa ditikung oleh Jokowi atau Anies. Hanya orang lain yang menilai demikian. Prabowo justru harus bangga telah mengantarkan orang-orang pilihannya menjadi pemimpin di tanah air. Sebab, Prabowo memang tulus saat mengusung Jokowi dan Anies pada Pilkada DKi Jakarta,” kata Jamiluddin.
Sumber: Republika
