Presiden Jokowi akan menerima laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan besok.
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, akan menerima laporan dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan pada Jumat (14/10) besok pagi. Ia pun berjanji akan menyampaikan kepada publik terkait hasil laporan TGIPF tersebut esok hari.
“Akan dilaporkan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta besok pagi pada saya. Baru besok pagi. Jadi saya baru bisa menyampaikan besok siang,” ujar Jokowi di Bandung, Kamis (13/10).
Dalam kesempatan ini, ia juga turut mengomentari terkait ancaman pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong yang akan ikut mundur jika Ketua Umum PSSI Mochammad Iriawan mengundurkan diri pasca tragedi Kanjuruhan. Jokowi pun meminta masyarakat agar menunggu terlebih dahulu laporan dari TGIPF terkait penyelidikan di Stadion Kanjuruhan.
“Laporan dari TGIPF-nya belum. Jadi belum sampai ke mana-mana. Jangan sampai kemana-mana dulu. Laporannya belum,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut akan menyampaikan laporan dari hasil penyelidikan TGIPF kepada Presiden Jokowi pada Jumat (14/10) mendatang.
“Maka saya katakan, kami dari TGIPF siap menyampaikan laporan pada hari Jumat besok lusa. Sekarang semua bahan sudah dimiliki oleh TGIPF dan tinggal di apa namanya, di-structure sistematika dan mempertajam rekomendasinya,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Mahfud mengatakan, Jokowi menunggu laporan hasil penyelidikan dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan. Hasil penyelidikan tersebut akan digunakan untuk menentukan langkah-langkah bersama FIFA yang akan berkunjung ke Indonesia pada pekan depan.
Kendati demikian, Mahfud enggan menyampaikan apa saja rekomendasi dari TGIPF sebelum dilaporkan kepada Jokowi pada Jumat nanti. Mahfud hanya mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan oleh pemerintah. Kepolisian pun, kata dia, juga sudah mengambil tindakan tepat. Selain itu, juga sudah diambil langkah-langkah administratif baik di TNI dan juga Polri.
“Langkah hukum juga sudah dilakukan. Kemudian Komnas HAM juga melakukan penelitian sendiri yang tentu punya kesimpulan dari sudut kewenangan Komnas HAM karena kewenangannya dia khusus, menentukan apakah sesuatu itu ada pelanggaran HAM berat atau tidak,” lanjut Mahfud.
Sumber: Republika
