Inggris diminta menghormati kedaulatan China dan hentikan kontak resmi dengan Taiwan.
BEIJING — China pada Senin (7/11/2022) mengecam kunjungan Menteri Kebijakan Perdagangan Inggris, Greg Hands, ke Taiwan. China mengatakan, Inggris harus menghormati kedaulatan China dan menghentikan kontak resmi dengan Taiwan.
“Inggris harus menghormati kedaulatan China, menegakkan prinsip satu-China, dan menghentikan segala bentuk kontak resmi dengan Taiwan, serta berhenti mengirim sinyal yang salah kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian pada briefing harian.
Pemerintah Inggris mengatakan, Hands melakukan kunjungan selama dua hari di Taiwan. Dia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan menjadi tuan rumah bersama pembicaraan perdagangan tahunan ke-25 antara kedua pihak.
China telah memberlakukan larangan visa terhadap pejabat asing dan pemerintah yang memperluas kontak kenegaraan dengan Taiwan.
Secara formal, Taiwan hanya memiliki hubungan diplomatik formal dengan 14 negara. Taiwan dikeluarkan dari PBB dan kelompok multinasional besar lainnya atas desakan Beijing. Namun, demokrasi Taiwan berkembang pesat dan memiliki ekonomi teknologi tinggi yang mumpuni. Taiwan terletak di lokasi strategis di Asia-Pasifik dan mendapatkan dukungan yang kuat dari sebagian besar negara.
Sebelumnya, China geram dengan kunjungan Ketua House of Representatif AS Nancy Pelosi ke Taiwan. Kunjungan Pelosi mendorong China menembakkan rudal dan menempatkan pesawat serta kapal di sekitar Taiwan. China juga mengintensifkan latihan militer di dekat Taiwan. Namun ancaman China tidak berpengaruh. Taiwan terus menerima kunjungan dari pejabat Eropa dan Amerika Utara.
Zhao memperingatkan para pejabat Taiwan bahwa, upaya mereka untuk mencari kemerdekaan dengan dukungan asing akan gagal. China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. China mengancam akan mencaplok Taiwan dengan paksa. China juga berusaha untuk mengisolasi Taiwan secara diplomatis, dan mengharuskan pemerintah memiliki hubungan formal untuk menghormati prinsip “satu-China”.
sumber : AP
Sumber: Republika
